Surabaya (KN) – Komisi II DPR RI telah merevisi beberapa point terkait UU Pilkada. Tentu hal ini akan berimbas pada pelaksanaan Pilkada Surabaya yang sedianya digelar pada Desember 2015 mendatang.Sesuai revisi itu, Pilkada Surabaya bakal digelar pada Pebruari 2016. Ini karena Pilkada serentak di 16 kabupaten/kota Jatim masih ada jabatan kepala daerah yang belum habis pada 2015. Alasannya hanya demi keadilan saja.
Sementara, sesuai Perppu 1/2014 sebelum menjadi UU Pilkada, terpilihnya walikota tidak satu paket dengan wakil walikota atau walikota terpilih berhak memilih wakil walikotanya sendiri. Namun setelah direvisi, pemilihannya satu paket walikota dengan wakilwali kota.
Hanya saja, sesuai UU Perppu 1/2014 yang mengatur wakil walikota bisa lebih dari satu jika jumlah penduduknya mencapai 250 ribu, kini diubah. Dalam revisi UU Pilkada, jika jumlah penduduk suatu wilayah ada 1-3 juta jiwa, maka wakil walikotanya satu orang. Sementara jika jumlah penduduknya antara 3-10 juta, maka wakil walikotanya bisa dua, dan jumlah penduduk di atas 10 juta, wakil walikotanya bisa tiga orang.
Dengan demikian, Surabaya yang saat ini jumlah penduduknya hanya 2,8 juta, maka dalam Pilkada hanya memilih satu paket, walikota dan wakil wali kota (satu orang).
Terkait jumlah penduduk Surabaya, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya masih belum bisa memastikan jumlah penduduk kota ini. Bahkan dalam Pebruari ini, dinas tersebut akan segera mengeluarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Data itu nantinya akan diverifikasi KPU untuk dijadikan daftar pemilih sementara (DPS) dan ditetapkan jadi daftar pemilih tetap (DPT).
“Saat ini, kita belum tahu jumlah penduduk Surabaya karena terus berubah-ubah,” kata Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo.
Begitu juga dengan Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin menegaskan, pihaknya menunggu resminya UU Pilkada disahkan. Jika regulasi itu sudah sah, maka baru bisa memastikan paket Pilkada di Surabaya. (Jack)