Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Dalam pengesahan Perubahan APBD 2017 oleh Eksekutif dan Legislatif diputuskan angka sebesar Rp30,7 Triliun. Namun demikian DPRD Jatim meminta Pemprov meningkatkan serapan anggaran agar di akhir tahun 2017 betul-betul memenuhi target dan mampu mengungkit perekonomian di Jawa Timur.
Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar menegaskan saat ini yang menjadi permasalahan adalah minimnya penyerapan anggaran baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Untuk itu Pemprov Jatim harus menjadi barometer daerah dalam merealisasikan Program.
‘’Untuk itu, penyerapan anggaran harus ditingkatkan, agar berbagai program yang diperuntukkan untuk rakyat benar-benar bisa berjalan maksimal dan mampu menjadi pengungkit perekonomian di Jatim,’’tegas Pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim.
Dijabarkannya jika dalam P. APBD Jatim 2017 ini untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp.29,2 Triliun, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp.30,7 Triliun rupiah. Artinya terdapat defisit anggaran sebesar Rp.1,5 Triliun yang ditutup dari pembiayaan netto.
Sementara itu, Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku P. APBD Jatim 2017 ini diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Sekaligus berbagai upaya yang diperuntukan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di Jatim, seperti kredit bunga ringan ataupun berbagai usaha untuk menggairahkan industri UMKM di Jawa Timur.
‘’Yang pasti dalam PAPBD 2017 ini lebih difokuskan dan diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan. Kita tahu dengan kondisi ekonomi seperti ini, angka kemiskinan semakin meningkat, meski masih dibawah angka Nasional. Karena, ini menjadi momen penting agar dana yang ada diprioritaskan untuk pengantasan kemiskinan, selain pendidikan dan kesehatan. Termasuk di industry UMKM,’’papar Mantan Sekdaprov Jatim ini. (KN02)