Surabaya (KN) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha mendesak agar Dinas Pendidikan Surabaya mengevaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ini terkait aturan yang diberlakukan pada sistem tersebut.Menurut politisi PKB ini, Dinas Pendidikan harus merespon hal ini. Sebab, jika Diknas tak merespon desakan dewan, sama saja Dinas Pendidikan menganggap bahwa Surabaya tak memiliki wakil rakyat atau DPRD Surabaya.
Masduki mencontohkan, permasalahan di SDN Keputran 6 yang sempat didemo warganya. Karena protes itu, akhirnya seluruh siswa asal luar kota diterima semua. Hal itu bagi Masduki merusak sistem yang ada. “Sistem seperti itu yang harus diperbaiki lebih dulu. Dinas Pendidikan harus mengevaluasi sistem PPDB di Surabaya. Jangan sampai warga yang sudah lama di Surabaya kesulitan untuk mencari sekolah.
Misalnya, anak seorang pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di Surabaya, tentu kesulitan mencari sekolah di Surabaya. Ini kan kasihan. Aturan ini kan tak tertuang dalam MoU PPDB. Komisi D akan secepatnya mengundang Dinas Pendidikan untuk membicarakan ini,” kata Masduki.
Dinas Pendidikan disarankan harus melakukan sosialisasi jauh-jauh hari sebelum mengeluarkan aturan baru dalam PPDB, bukan seperti saat ini PPDB diberlakukan secara mendadak. (anto)