Nusa Dua,medikorannusantara.com – Sebelas negara Asia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pajak melalui penandatanganan Deklarasi Bali mengenai Asia Initiative. Deklarasi ini menjadi simbol upaya kolektif regional dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap lainnya.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Press Statement Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Declaration di Bali, Kamis (14/07).
“Asia Initiative diharapkan dapat mengisi kesenjangan di berbagai tingkat kapasitas untuk mempercepat penggunaan transparansi pajak dan pertukaran informasi. Sehingga, Asia Initiative akan berkontribusi pada transparansi pajak global yang inklusif,” ungkap Menkeu.
Penandatanganan Deklarasi Bali ini berlangsung dalam side event Pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia. Meski demikian, Menkeu mengatakan bahwa pembahasan Asia Initiative telah berlangsung dari Februari tahun ini yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.
“Kemajuan yang dicapai dalam pertemuan telah menjadi dasar yang sangat kuat dan kokoh untuk pertemuan kita hari ini,” jelas Menkeu.
Menkeu meyakini komitmen yang tertuang dalam Asia Initiative sangat bermanfaat dalam transparansi perpajakan. Ia menyebut, dalam jangka pendek transparansi akan membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya domestik serta membangun pemulihan yang tangguh dan keluar dari implikasi bencana pandemi Covid-19. Sedangkan dalam jangka panjang, Asia Initiative dapat memfasilitasi otoritas pajak untuk memerangi penghindaran pajak.
“Transparansi perpajakan memainkan peran penting untuk menangani praktik-praktik perpajakan yang tidak dapat diterima,” tandas Menkeu.
Menkeu optimis dengan semangat kerja sama yang kuat, Asia Initiative akan meningkatkan kinerja perpajakan bagi masing-masing negara. Ia juga berharap Asia Initiative akan meningkatkan transparansi pajak secara kredibel dan efektif melalui pertukaran informasi.
Sebelumnya, dalam keynote speech pada pembukaan symposium pajak di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7/2022), Menkeu mengatakan bahwa simposium pajak merupakan rangkaian kegiatan dari presidensi G20 di Indonesia untuk mendukung negara-negara berkembang dalam kerangka kerja inklusif Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta forum global tentang transparansi dan pertukaran informasi terkait perpajakan.
“Hal ini juga bertujuan untuk membahas tantangan kebijakan perpajakan di masa depan, khususnya insentif pajak dan mobilisasi sumber daya domestik,” ujar Menkeu pada
Selanjutnya, Menkeu juga mengatakan bahwa arsitektur pajak Internasional harus berubah untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin cepat dan kompleks terutama dari sisi kemajuan tekhnologi dan perilaku konsumen. Untuk itu, negara anggota G20 dan OECD dalam kerangka inklusif berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam merancang dan menerapkan standar pajak Internasional.
“Perubahan membutuhkan kesepakatan Global untuk bekerja sepenuhnya. Ini juga termasuk tindakan bersama untuk menjaga keadilan. Tanpa solusi berbasis konsensus tersebut di tingkat global, ada risiko perpajakan dan penanganannya, yaitu dapat mengikis kepastian pajak dan investasi,” terangnya.
Untuk itu, Menteri Keuangan memastikan bahwa kemajuan yang dicapai dalam forum ini adalah untuk kepentingan semua anggota.
Di sisi lain, Menkeu mengatakan bahwa negara berkembang menghadapi lebih banyak hambatan terhadap pengetatan ruang fiskal dari berbagai perspektif. Untuk itu diperlukan evaluasi terkait pendapatan insentif pajak bagi negara berkembang.
“Koordinasi dibutuhkan dalam mengatasi tantangan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi hari ini kami akan menetapkan langkah lain menuju hasil nyata untuk pulih, menjadi lebih kuat dan lebih baik,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Menkeu mendorong peran G20 untuk mendukung perpajakan dan pembangunan, serta menyoroti pentingnya mobilisasi sumber daya domestik.
“Saya ingin menyerukan kolaborasi yang lebih besar dan kerja sama yang solid antara negara-negara dan anggota yuridiksi kerangka kerja inklusif OECD BEPS G20 secara berkelanjutan, serta mendukung pemulihan yang inklusif. Saya berharap Anda semua dapat bermusyawarah dengan sangat sukses dan bermanfaat,” pungkas Menkeu.(wan/inf)