Surabaya (KN) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya menyesalkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang tidak pernah melibatkan pengusaha dalam perencanaan proyek angkutan massal cepat (AMC). Tidak adanya pelibatan pengusaha ini diduga menjadi penyebab pemkot kesulitan mendapatkan investor.Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah mengurai kemacetan jalan dengan proyek bernilai Rp8,8 triliun tersebut. Namun, yang patut disayangkan, pemkot terkesan berjalan sendiri dalam mencari sumber dana untuk pembiayaan proyek ambisius tersebut. “Memang komunikasi pemkot dengan pemerintah pusat dan provinsi cukup baik, tapi dengan kami (Kadin) kurang begitu bagus,” ujarnya.
Direktur Utama PT Tata Bumi Raya (perusahaan kontraktor) ini menjelaskan, adanya banyak cara untuk mendapatkan sumber dana proyek AMC ini. Selain dari pemerintah pusat, pemkot juga bisa mencari dana melalui sistem Public Private Partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan swasta. Pihaknya yakin, proyek AMC ini sangat menarik bagi investor karena memang sangat prospektif. “Saya kira, perlu duduk bareng antara pemkot, DPRD dengan Kadin. Kemudian membahas secara tuntas proyek ini,” katanya.
Jamhadi mengungkapkan, rasio kota yang nyaman adalah ketika 15 persen dari total wilayahnya berupa jalan. Di Surabaya, rasio-nya baru sekitar 3 persen. Itupun sudah dibantu dengan pembangunan box culvert disejumlah titik di sudut kota. Meski masih butuh penambahan jalan-jalan baru, tapi keberadaan AMC tetap penting. Sebab, ini mempercepat mobilisasi masyakarat.
“Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah proyek ini bisa berlangsung nantinya. Sebab, peta politik bisa saja berubah, tergantung siapa yang berkuasa,” kata jamhadi.
Lebih jauh Jamhadi mengungkapkan, dalam waktu dekat ada pergantian anggota dewan, khususnya pada tingkat DPRD Surabaya. Kursi wakil rakyat ini tentu akan diisi oleh orang-orang baru. Meski ada muka-muka lama, tapi jumlahnya relatif sedikit. Di 2015 mendatang, Surabaya juga akan menggelar pemilihan walikota (Pilwakot) untuk menentukan siapa pemimpin Surabaya di 2015-2020.
“Tapi, siapapun pemimpin dan anggota dewannya, kami akan terus kawal proyek ini (AMC). Sebab, jika AMC ini terealisasi, Surabaya akan jadi green city,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, sistem pendanaan melalui PPP sudah pernah dibicarakan. Namun, dia menilai,dalam pembahasannya sistem ini akan memakan waktu yang lama. Padahal, pihaknya ingin pendanaan yang cepat. Pendanaan yang cepat itu dari dua sumber, yakni APBN dan investor. Proyek AMC ini sendiri sudah dibahas sejak 2012. “Intinya bagaimana pemerintah kota secepatnya menyediakan layanan angkutan massal,” ujarnya.
Untuk mempercepat proyek ini, lanjut Hendro, pihaknya juga akan membentuk badan khusus sebagai operator AMC. Tapi, dia menolak jika nanti dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, ketika membentuk BUMD, maka harus ada peraturan daerah (Perda) yang menaungi itu. Padahal, menyusun perda sendiri butuh waktu yang cukup lama. “Bisa jadi kami akan membentuk UPT (unit pelayanan teknis) yang ada dibawah dinas. Tapi untuk hal ini masih akan kami bahas lebih lanjut, mana yang tercepat,” pungkasnya. (anto)