Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mengungkap sejumlah temuan dalam tahapan pembahasan Rancangan APBD Jatim Tahun 2023. Temuan itu dinilai membahayakan untuk masa kepemimpinan ke depan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait menyebutkan, temuan itu berdasarkan laporan yang diterimanya dari anggota fraksi yang ada pada komisi masing – masing. Pada intinya, pihaknya menemukan beberapa hal yang mungkin itu bisa membahayakan Gubernur Jatim.
“Karena mungkin gubernur tidak menyadari, tidak mengikuti terlalu detail, karena urusan teknis itu tugas Tim TPAD (Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah), ada Sekda, Bappeda dan sebagainya,” kata Gus Fawait, panggilan lekatnya, saat ditemui di Surabaya, Jumat (4/11/2022) malam.
Temuan itu, kata Gus Fawait, terkait adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke Provinsi Jatim. Dalam dana transfer itu, suratnya tertanggal 29 September 2022 atau sebelum nota keuangan Gubernur Jatim dibacakan.
“Yang menjadi pertanyaan kami (Fraksi Gerindra), kenapa dana transfer tidak dimasukkan sekalian, sehingga itu bisa dilakukan pembahasan di masing-masing komisi,” ujarnya.
Sampai hari ini, Gus Fawaid mengakui, pihaknya tidak mengetahui dana transfer dari pemerintah pusat itu dimasukkan ke dalam komisi apa. Sebab, dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memang tidak ada. Artinya, tidak melalui tahapan-tahapan termasuk pembahasan di komisi-komisi.
“Yang bikin kawan-kawan sedikit protes, karena itu sama halnya menghilangkan fungsi budgeting dari anggota dewan. Transfer dari pusat, seandainya memang sudah ditentukan ke dinas (misal) A, B, C atau D, harusnya itu sudah lebih mudah disampaikan di awal,” tegas Gus Fawait.
“Bahkan, bisa dimasukkan komisi-komisi dan itu menjadi sebuah produk yang melalui alur-alur yang memang sesuai dengan aturan yang ada,” sambung dia.
Maka dari itu, Gus Fawait menegaskan, bahwa temuan dari anggotanya ini tentu menjadi pertimbangan bagi F-Gerindra dalam memberikan pandangan akhir fraksi terhadap R-APBD 2023.
“Sekali lagi, terkait masalah R-APBD 2023 kalau memang itu membahayakan gubernur, F-Gerindra tidak akan segan-segan menolak. Bukan berarti kita kasih madu tapi isinya racun. Tapi lebih baik kita kasih obat, pil, tablet, itu pahit tapi menyehatkan,” papar dia.
Gus Fawaid memastikan, Fraksi Gerindra dengan tegas akan menolak R-APBD 2023 apabila itu menurutnya membahayakan bagi Gubernur Jatim. Tetapi, jika dirasa itu masih bisa ditoleransi dan tidak membahayakan gubernur serta masyarakat Jatim, maka F-Gerindra akan mendukung hal tersebut.
“Melihat dari masukan-masukan itu, kita punya waktu yang direncanakan 10 November 2022, kami akan memanggil ahli untuk melakukan kajian-kajian bagaimana temuan-temuan anggota kami di Badan Anggaran (Banggar) itu betul-betul tidak membahayakan,” tandasnya. (KN01)