Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2021 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rakernas yang berlangsung pada tanggal 6-7 Oktober 2021 tersebut, bertujuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan koperasi Indonesia ke depannya.
Rakernas ini dibuka langsung Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Hadir pula, pimpinan beserta anggota DPRD Jatim dan perwakilan dari Dekopin di 29 provinsi Indonesia.
Ketua Umum Dekopin, DR Sri Untari mengatakan, Rakernas Dekopin 2021 bertujuan untuk menyusun kebijakan-kebijakan rencana strategis Dekopin untuk kepentingan pengembangan koperasi Indonesia hingga tahun 2024.
“Alhamdulillah dibuka oleh Ibu Gubernur dan Pak Menteri (Menkop dan UMKM) sambutan secara tapping. Ada dihadiri Komisi VI DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Jatim, Komisi B DPRD Jatim dan beberapa anggotanya. Ini juga ada dari 29 provinsi yang hadir dan supporting terbesar dari Provinsi Jatim dan DKI Jakarta,” kata Sri Untari saat acara pembukaan Rakernas Dekopin di Hotel Surabaya Suite, Rabu (6/10/2021) malam.
Menurut Sri Untari, Dekopin saat ini memiliki banyak pekerjaan rumah (PR). Salah satu PR yang paling utama saat ini adalah bagaimana mendorong digitalisasi dan membangun ekosistem digital di koperasi di masa pandemi Covid-19.
“Serta bagaimana meregenersi para koperasi ini agar kemudian kita mampu menciptakan koperasi-koperasi yang adaptif sesuai dengan kepentingan zaman yang sekarang berkembang,” katanya.
Karenanya, pihaknya berharap, melalui Rakernas tersebut, tercipta rumusan-rumusan yang dapat mengembangkan koperasi-koperasi di Indonesia ke depannya. “Harapan ke depannya kita ikuti bagaimana pemerintah berusaha membangun korporasi dalam koperasi yang akan kita rumuskan dalam Rakernas ini,” jelasnya.
Ada beberapa hal yang membuat Jatim dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaran Rakernas Dekopin 2021. Sri Untari bilang, salah satunya adalah Provinsi Jatim merupakan penyumbang sekitar 15 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dari seluruh total PDRB di Indonesia.
“Penduduk (Jatim) sekitar 40 juta atau setara dengan hampir 16 persen dari total 270 juta penduduk Indonesia. Di Jatim juga menjadi bagian dari pada pengendali ekonomi wilayah (Indonesia) Timur, Bali Papua, kemudian seluruh wilayah Jatim pengendalinya orang dari Jatim,” sebutnya.
Di lain hal, Sri Untari juga menyatakan, bahwa memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang direkomendasikan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga sangatlah penting. Ini sebagaimana untuk melakukan Asesmen atau Uji Kompetensi terhadap Bidang Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
“Jadi memang kita perlu sekali punya LSP. Jadi seperti Dekopin Jatim sudah punya LSP dan sudah berjalan untuk melatih manager, kasir, administrasi, hingga petugas lapangan, sudah banyak dilatih sejak mulai 5-10 tahun lalu,” tandasnya. (KN01)