Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mendukung sepenuhnya program kerja Kelompok Kerja (POKJA) Wartawan Pemprov Jatim, khususnya program One Month One SKPD dan program Uji Kompetensi dan Sertifikasi wartawan. Dua program itu dinilai bermanfaat bagi masyarakat dan bagi anggota Pokja.Dukungan itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo saat menerima kunjungan para pengurus Pokja wartawan Pemprov Jatim periode 2016-2019 yang diketuai oleh Fiqih, di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (14/2/2017).
Pada kesempatan itu, Ketua Pokja wartawan Pemprov Jatim, Fiqih mengatakan, tujuan kedatangannya menemui Pakde Karwo adalah untuk memperkenalkan para pengurus Pokja yang baru pasca terpilih pada November 2016 lalu, sekaligus menjelaskan program kerja miliknya selama 2017.
Ia menjelaskan, program andalannya adalah One Month One SKPD, dimana pihaknya akan mendatangi/mengundang Kepala SKPD terkait isu-isu/masalah yang sedang tren, kemudian berdiskusi terkait isu tersebut, baik permasalahan maupun solusi yang telah dan akan dilakukan. “Misalnya, isu kenaikan harga cabai. Maka kami akan mendatangai kantor/mengundang kepala SKPD yang menangani masalah percabaian, kemudian kita berdiskusi apa yang menjadi masalah dan bagaimana solusinya. Targetnya, satu bulan bisa dua, atau minimal satu SKPD. Hasil diskusi itu kami publikasikan” katanya.
Selain itu, program lainnya adalah menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk mendorong anggota Pokja mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi wartawan. Saat ini, masih ada 40% anggota Pokja yang belum mengikutinya. Padahal, cepat atau lambat ujian itu akan dilaksanakan diseluruh Indonesia.
Program-program itu mendapat jawaban positif dari Pakde Karwo. Khususnya, One month One SKPD, menurutnya program tersebut mendukung upaya Pemprov untuk menyebarluaskan informasi, solusi pemerintah, serta menjawab isu-isu yang beredar di masyarakat.
“Misalnya, isu belanja kita yang terbesar adalah infrastruktur. Mengapa? Karena program kerja pemerintah pusat adalah di infrastruktur. Padahal disisi lain kas kita terbatas, karena itulah diperlukan kerjasama pemerintah badan usaha seperti proyek SPAM Umbulan. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus disebarluaskan” kata Fiqih.
Pakde Karwo berpesan, periode kepengurusan Pokja wartawan yang baru ini harus terus berinovasi dan menjalin kerjasama dengan Pokja wartawan dari lembaga lain, seperti DPRD dan BUMN. “Kita ingin kerjasama seperti ini bisa meluas, karena ini kewajiban kita bersama untuk maju” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Drs. Benny Sampir Wanto, MSi mengatakan, kepengurusan Pokja wartawan Pemprov Jatim telah berganti sejak 9 November 2016. Pasca terpilih tersebut, Biro Humas dan Protokol telah memfasilitasi mereka untuk mengadakan rapat kerja pada Januari lalu.
Para pengurus yang terpilih diantaranya, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Zainal Ibad, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan, Rahmat Pribadi, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Taufik, Sekretaris Bambang Wahyono, dan Bendahara Mudjianto. Sementara Ketua Pokja yang lama, Teguh dipilih sebagai Penasehat.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Jatim, Ir. Eddy Santoso, MM. (wan)