Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menyoroti persoalan klasik pendidikan di Surabaya yang hingga kini belum terselesaikan, yakni terkait sistem zonasi. Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan reses di Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Kamis (12/2/2026).
“Jadi masalah pendidika di Surabaya ini hal yang klasik. Dari tahun ke tahun permasalahannya adalah zonasi,” ujar Blegur.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, di sela kegiatan reses di Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Kamis (12/2/2026).
Ia menilai, hingga saat ini belum ada solusi konkret atas persoalan zonasi tersebut. Karena itu, menurutnya, diperlukan tindakan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota untuk memikirkan penyelesaian zonasi secara komprehensif.
“Nah, maka harus ada tindakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota untuk memikirkan tentang zonasi ini,” katanya.
Blegur menjelaskan, kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat provinsi. Dengan keterbatasan jumlah SMA Negeri di Surabaya, kondisi tersebut berdampak pada tingginya persaingan masuk sekolah negeri.
“Mengingat keterbatasan tempat atau sekolah SMA Negeri di Surabaya, di dapil saya, ini juga akan memengaruhi dan rata-rata masyarakat ini ingin sekolah negeri, karena sekolah negeri murah,” ucap politisi Partai Golkar Jatim ini.
Untuk itu, Blegur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membuat terobosan dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat. “Pemerintah provinsi harus membuat satu terobosan-terobosan berkaitan dengan hak pendidikan tersebut,” pintanya.
Menurut Blegur, semangat utama kebijakan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pemerintah provinsi harus memiliki solusi dalam pengaturan pemerataan akses pendidikan.
“Semangatnya adalah, pertama adalah mencerdaskan anak bangsa, sehingga pemerintah provinsi harus mempunyai solusi bagaimana untuk mengatur itu,” ujar legislator asal Partai Golkar ini.
Ia juga membuka opsi kolaborasi dengan sekolah swasta apabila pembangunan sekolah negeri baru belum memungkinkan.
“Bagaimana caranya? Bisa menggunakan beasiswa atau program-program bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sekolah negeri,” papar Blegur.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tugas Pemerintah Provinsi Jatim agar pemerataan pendidikan benar-benar terwujud. “Saya rasa tugas Pemprov seperti itu, baru nanti dikatakan pemerataan pendidikan itu bisa merata,” katanya.
Blegur juga memandang, pemerataan dan optimalisasi pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang.
“Nah, kalau pendidikan bisa merata, bisa maksimal, maka akan dipastikan kualitas pendidikan dan kemampuan SDM generasi ke depan ini lebih baik. Memang harus dipersiapkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan menghadapi kompetisi sumber daya manusia di masa depan, termasuk dalam konteks posisi strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Nusantara dan penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Apalagi Jawa Timur mempersiapkan dengan adanya IKN. IKN dipredikasi tahun depan atau dua tahun lagi beroperasi,” katanya.
Menurutnya, posisi strategis Jawa Timur sangat memungkinkan untuk menarik investasi guna mendukung operasional IKN. Masuknya investasi, kata dia, akan membuka lapangan pekerjaan dan berpotensi mengurangi pengangguran serta angka kemiskinan
“Kalau orang sudah investasi di Jawa Timur untuk mensupport IKN, otomatis ini akan membuka lapangan pekerjaan,” bebernya.
Untuk itu, Blegur kembali mengingatkan bahwa fondasi pendidikan harus diperkuat agar masyarakat Jawa Timur mampu bersaing. “Kalau basicnya tidak kuat, yaitu pendidikan, masyarakat kita (Jawa Timur), kalah bersaing dengan masyarakat lain,” pungkasnya. (KN01)