Surabaya (KN) – Komisi A DPRD Surabaya mengkritisi pemasangan alat peraga kampanye dan kualitas bahan kampanye yang dipergunakan pada Pilkada Surabaya.Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono, Rabu (28/10/2015) mengungkapkan, dalam pemasangan umbul-umbul 10 buah per kecamatan di Surabaya, untuk satu pasangan calon ternyata pemasanganya asal-asalan dan tidak bisa bertahan lama, pasalnya desainnya tidak lentur sehingga mudah diterpa angin. “Di pasang sebentar sudah rusak,” ungkapnya.
Politisi PDIP ini menilai, KPU Surabaya dalam menentukan peserta lelang tidak membuat skema waktu. Sehingga peserta lelang yang menawar sudah memperhitungkan kapan selesainya pemasangan. “Faktanya dalam beberapa lama, pemasangan APK masih berlangsung dilakukan rekanan,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Awi ini menambahkan, semestinya dalam rentang waktu persiapan yang pendek, karena terpotong beberapa kali proses pendaftaran yang gaga,l skema waktu menjadi hal yang penting. Menurutnya, semakin cepat alat peraga terpasang akan semakin baik.
“Tetapi pemasangannnya lamban dan yang sudah terpasang cepat rusak karena kualitasnya jelek dan tidak tahan terpaan angin karena pemasanganya asal-asalan,” tandasnya.
Adi mengatakan, selain kualitas dan waktu pemasangan alat peraga, lokasi pemasnagan juga tak dipersiapkan dengan baik. Beberapa APK justru dipasang tidak pada tempat yang semestinya. “Di lapangan terjadi bongkar pasang, mestinya ditetapkan sejak awal titiknya,” terangnya.
Sedangkan untuk bahan kampanye, Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini mempertanyakan pembagian poster pasangan calon kepada 870 ribu-an rumah tangga. Ia menilai, masyarakat tentu belum mengetahui apakah poster tersebut ditempel di rumah masih-masing atau lainnya. “Kalau dipasang di rumah, karena ukurannya lumayan besar apa tidak mengganggu estetika rumah orang,” tanyanya.
Sejauh ini menurut Adi, KPU belum mensosialisasikna ke masyarakat poster tersebut ditempelkan atau dibaca saja. Sementara untuk bahan kampanye berbentuk flyer, karena ukurannnya sangat tipis berdasarkan pengalaman sebelumnya akan diacuhkan jika kualitasnya kurang baik. “Hanya seperempat folio bolak balik dan sangat tipis, akan dianggap remeh dan dibuang begitu saja sama orang,” paparnya.
Namun demikian, Adi memaklumi kekurangan dalam perencanaan dan pembuatan bahan kampanye . Pasalnya, saat ini baru pertama kali pilkada serentak dibiayai oleh APBD. “Ke depan perencanaan APK dan bahan kampanye harsu memperhatikan efektifitasnya,” katanya.
Sayangnya, Komisi A yang menganggarkan dana pilkada Surabaya 2015 ini tidak trasnparan. bererapa waktu lalu ketika ditanya draf anggaran KPU untuk pemilihan Walikota Surabaya, Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini terkesan slintutan.
Anehnya, Ketua Komisi A Herlina Njoto Beberapa kali ditanya soal anggaran KPU selalu beralasan lupa. Namun tak pernah mau menunjukan draf anggaran KPU untyuk pilkada yang nilainya mencapai Rp 72 miliar lebih itu, bahkan Herlina terkesan menutup-nutupi besarnya anggaran KPU Surabaya tersebut. (anto)