Surabaya (KN) – Bagi sekolah SMA/SMK yang belum melakukan atau memproses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat disanksi hapus sementara sehingga berpotensi tidak dapat mengikuti Ujian Nasional. Untuk itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim meminta agar SMA/SMK di Jawa Timur segera menyelesaikan pengisian Dapodik.“Kami sudah memanggil mereka (SMA/SMK, red), sudah dibimbing agar diisi hingga selesai. Sekarang dalam tahap proses pengisian. Ini hanya butuh koordininasi dan komunikasi,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Saiful Rachman, Rabu (23/9/2015) di Kantor Dindik Jatim.
Ia menjelaskan pengisian Dapodik merupakan hubungan langsung sekolah dengan Kemendikbud. Peran pemerintah daerah di Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan arahan dan sosialisasi karena kemungkinan keterlambatan pengisian dapodik disebabkan sekolah belum menerima informasi. “Terutama sekolah baru yang juga diminta mengisi dapodik,” tuturnya.
Lebih lanjut, ungkap Saiful, munculnya sanksi dari Kemendikbud bagi sekolah yang tidak menuntaskan Dapodik cukup membuat sejumlah SMA/SMK pro aktif mengisi data. Diantara sanksi yang akan diterima adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat dicairkan, pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP) gugur serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sekolah tidak dapat mengikuti uji kompetensi guru (UKG).
“Ada juga ancaman siswa tidak bisa mengikuti ujian nasional dan sekolah yang sudah dihapus dari Dapodik tidak bisa menerima bantuan sosial. Hal tersebut merupakan gertakan kepada sekolah agar segera mengisi dapodik supaya berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tandasnya.
Seperti diketahui, kelengkapan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tingkat SMA/SMK di Jawa Timur masih kurang sesuai dengan data Dapodik Kemendikbud. Kelengkapan data pendidik dan tenaga pendidikan (PTK) baru masuk 82,73 persen, kelengkapan data identitas satuan pendidikan Jatim di Dapodik SMA/SMK baru sekitar 89,44 persen, data peserta didik 69,5 persen, sarana dan prasarana baru 97,85 persen, sehingga jika dipersentasekan rata-rata kualitas kelengkapan data untuk Jatim baru 84,86 persen. (red)