KORAN NUSANTARA
hukum kriminal indeks

Selama Lima Bulan, Kejari Surabaya Menerima 1.250 SPDP

logo-kejaksaanSurabaya (KN) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya selama lima bulan ini, terhitung mulai Januari-Mei 2011 sudah menerima 1.250 Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) dari aparat Kepolisian Surabaya. Karena itu, para Jaksa di Kejari Surabaya harus berusaha lebih cepat lagi menangani perkara tindak pidana umum.

“Perkara seperti pencurian yang paling banyak kami tangani pada 2011 ini,” ujar  Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Setyo Pranoto, dikantornya, Senin (23/5).

Dia menjelaskan, Dari sejumlah perkara tersebut, ternyata cenderung lebih didominasi pada perkara pencurian, yakni sebesar 35%. Kemudian perkara narkoba 25%, dan sisanya perkara penggelapan, penganiayaan, perjudian serta KDRT.

Setyo menambahkan, dari jumlah perkara tersebut, sekitar 95% terdakwa telah ditahan pihak Kejari Surabaya. Sedangkan sekitar 5% perkara yang terdakwanya tidak dilakukan penahanan. “Terdakwa kami tahan ini cukup banyak dibandingkan yang tidak kami tahan, Artinya  rata-rata setiap hari jumlah tersangka yang ditahan mencapai 15 hingga 20 orang, jadi setiap hari kita kirimkan tahanan atau terdakwa ke rumah tahanan sekitar 20 orang,” terang Setyo Pranoto.

Ketika ditanya seputar penanganan perkara, Setyo menjelaskan, semua penanganan perkara yang ditangani sudah dilakukan dengan cepat dan tepat. “Misalnya bila sebelumnya berkas dilimpahkan ke pengadilan akan diberikan batas waktu tiga hari, akan tetapi untuk saat ini kami menargetkan pelimpahan langsung dilakukan hari itu juga begitu berkas telah lengkap dan selesai,” katanya.

Tidak itu saja, apabila pada saat berkas perkara sudah memasuki tahap II (kedua), maka di hari itu  juga Kejari langsung mengirim berkas itu ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  “Kami selalu berusaha semaksimal mungkin agar penanganan kasus tidak ada yang terabaikan dan tidak ada tunggakan perkara,” ujarnya.

Lebih lanjut Setyo menuturkan, rata-rata sebulan, Seksi Pidum menerima 200-250 perkara. Setelah menerima perkara ini, akan dilakukan tahap kedua yakni penyerahan barang bukti dan tersangkanya. “Kalau belum melakukan tahap kedua, maka perkara ini tidak bisa dilimpahkan lanhgsung ke persidangan,” tambahnya.

Setyo menambahkan, setelah tahap kedua sudah diselesaikan, maka perkara-perkara yang sudah dianggap P- 21 atau lengkap pada tahap pertama sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. “Kepastian waktu tahap kedua tidak bisa ditentukan, kalau bukti-bukti dan tersangka sudah diterima dan dipenuhi maka perkara ini sudah siap dilimpahkan ke pengadilan. Kami dari Kejaksaan hanya menerima berkas perkara saja, kalau semuanya lengkap, mulai tahap satu dan tahap kedua dinyatakan lengkap maka kami segera melimpahkannya,” tandasnya.(bon)

Surabaya (KN) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya selama lima bulan ini, terhitung mulai Januari-Mei 2011 sudah menerima 1.250 Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) dari aparat kepolisian Surabaya. Karena itu, para Jaksa di Kejari Surabaya harus berusaha lebih cepat lagi menangani perkara tindak pidana umum.

“Perkara seperti pencurian yang paling banyak kami tangani pada 2011 ini,” ujar  Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Setyo Pranoto, dikantornya, Senin (23/5).

Dia menjelaskan, Dari sejumlah perkara tersebut, ternyata cenderung lebih didominasi pada perkara pencurian, yakni sebesar 35%. Kemudian perkara narkoba 25%, dan sisanya perkara penggelapan, penganiayaan, perjudian serta KDRT.

Setyo menambahkan, dari jumlah perkara tersebut, sekitar 95% terdakwa telah ditahan pihak Kejari Surabaya. Sedangkan sekitar 5% perkara yang terdakwanya tidak dilakukan penahanan. “Terdakwa kami tahan ini cukup banyak dibandingkan yang tidak kami tahan, Artinya  rata-rata setiap hari jumlah tersangka yang ditahan mencapai 15 hingga 20 orang, jadi setiap hari kita kirimkan tahanan atau terdakwa ke rumah tahanan sekitar 20 orang,” terang Setyo Pranoto.

Ketika ditanya seputar penanganan perkara, Setyo menjelaskan, semua penanganan perkara yang ditangani sudah dilakukan dengan cepat dan tepat. “Misalnya bila sebelumnya berkas dilimpahkan ke pengadilan akan diberikan batas waktu tiga hari, akan tetapi untuk saat ini kami menargetkan pelimpahan langsung dilakukan hari itu juga begitu berkas telah lengkap dan selesai,” katanya.

Tidak itu saja, apabila pada saat berkas perkara sudah memasuki tahap II (kedua), maka di hari itu  juga Kejari langsung mengirim berkas itu ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  “Kami selalu berusaha semaksimal mungkin agar penanganan kasus tidak ada yang terabaikan dan tidak ada tunggakan perkara,” ujarnya.

Lebih lanjut Setyo menuturkan, rata-rata sebulan, Seksi Pidum menerima 200-250 perkara. Setelah menerima perkara ini, akan dilakukan tahap kedua yakni penyerahan barang bukti dan tersangkanya. “Kalau belum melakukan tahap kedua, maka perkara ini tidak bisa dilimpahkan lanhgsung ke persidangan,” tambahnya.

Setyo menambahkan, setelah tahap kedua sudah diselesaikan, maka perkara-perkara yang sudah dianggap P- 21 atau lengkap pada tahap pertama sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. “Kepastian waktu tahap kedua tidak bisa ditentukan, kalau bukti-bukti dan tersangka sudah diterima dan dipenuhi maka perkara ini sudah siap dilimpahkan ke pengadilan. Kami dari Kejaksaan hanya menerima berkas perkara saja, kalau semuanya lengkap, mulai tahap satu dan tahap kedua dinyatakan lengkap maka kami segera melimpahkannya,” tandasnya.(bon)

Related posts

ASEAN Business Council Tawarkan Solusi Digital Kepada Pelaku UKM di Surabaya

kornus

Raperda P-APBD Jatim 2022 Selesai Dibahas, Banggar Beri Sejumlah Catatan Penting

kornus

PN Tipikor Gelar Sidang kasus Lift RSBDH, Satu Tersangka Dituntut 18 Bulan

kornus