Surabaya (KN) – Pejabat Eselon II harus bisa bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan menciptakan perubahan di instansi masing-masing. Untuk menciptakan perubahan, salah satu caranya yang dapat dilakukan dengan mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat.“Perubahan harus dilakukan. Dengan mendengarkan keluhan dari masyarakat, pasti ditemukan perubahan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Perubahan tidak hanya terhadap hal yang besar, tetapi hal yang kecil pun bisa dilakukan sehingga terwujud pelayanan publik yang lebih baik,,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat Penutupan Diklat Kepimpinan Tingkat II Provinsi Jawa Timur Angkatan ke XXXV Tahun 2015 di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim Jalan Balongsari Tama Tandes Surabaya, Kamis (11/6/2015).
Melalui Diklat Kepemimpinan II, pejabat eselon II dididik untuk bisa melakukan perubahan. Pejabat eselon II diharapkan bisa menimbulkan perubahan yang berarti bagi masyarakat di daerahnya masing-masing.
Selain itu, Sekdaprov Jatim mengatakan, pejabat eselon II harus bisa mewujudkan kinerja yang efektif, efisien dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Pejabat Eselon II berada di tingkat kepemimpinan strategis. Tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip mengelola organisasi secara normatif dan administratif, tetapi juga harus mampu mewujudkan kinerja efektif, efisien, dan inovatif.
Dijelaskannya, untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik, pejabat eselon II dituntut mampu menerjemahkan visi misi kepala daerah melalui penetapan target kinerja yang sejalan dengan program prioritas maupun penunjang. Selain itu, juga harus memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan strategis sehingga mampu mengambil langkah yang antisipatif dan efisien dalam mencapai hasil. Tujuannya tentu untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
Hal lain yang juga penting yakni pejabat eselon II harus terus melalukan terobosan dan inovasi, mencetuskan hal-hal yang baru berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan kemampuan membangun relasi dan komunikasi, baik dengan pimpinan, stakeholder, bawahan dan masyarakat.
Mengenai era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perlu adanya peningkatan daya saing, pemerataan ekonomi, dan penciptaan iklim yang kondusif. Pada tataran makro, perlu penguatan koordinasi dan sinergitas kebijakan antara pusat dan daerah, penyempurnaan tata kelola birokrasi, pemberatasan korupsi, serta percepatan peningkatan pembangunan infrastruktur.
Pada tataran mikro, daya saing atau kapabilitas perusahaan dalam mengelola sumber daya juga perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, pemerintah menstimulir, memfasilitasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi meningkatnya daya saing baik SDM, komoditas atau produk yang dihasilkan.
Lebih lanjut disampaikan Sukardi, hal tersebut dapat dicapai jika birokrasi aktif mendorong tumbuhnya entrepreneur, memberikan fasilitasi yang memadai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan edukasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akmal Boedianto, SH, MSi melaporkan.Diklat Kepemimpinan Tingkat II Pemprov Jatim Angkatan XXXV Tahun 2015 diselenggarakan mulai tanggal 26 Februari s,d, 11 Juni 2015 (selama 10 minggu) di Kampus Badiklat Prov. Jatim, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang dibagi dalam dua kelas.
Peserta berasal dari 5 orang dari instansi pusat, 3 orang dari Provinsi Jatim, dan 23 orang dari kabupaten/kota, serta 29 orang dari provinsi di luar Jatim. Keseluruhan peserta diklat dinyatakan lulus 100 persen. (hms/yo)