Surabaya (KN) – Guna menjaga netralitas PNS (pegawai negeri sipil), dalam pada Pilgub Jatim pada 29 Agustus 2013 mendatang, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, DR H Rasiyo menegaskan pada seluruh abdi negara agar tidak berpolitik praktis.“Sebagai anggota KORPRI, PNS punya hak suara dalam pesta demokrasi. Namun, jangan sampai berpolitik praktis dan tetap menjaga netralitas sebagai abdi Negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah,” kata Rasiyo saat ditemui wartawan, Selasa (29/1/2013).
Dengan kondisi 2013 yang kental dengan unsur politis yang sangat kuat, ia mengimbau agar PNS tidak terpengaruh dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik. “Gak perlu ikut ikutan mendukung pasangan calon tertentu. Bersikap netral saja,” tegasnya.
Menurut Rasiyo, pengertian netral adalah tidak memihak pada salah satu partai politik, namun menggunakan hak memilih dalam pemilihan umum. Selain menjaga netralitas, PNS juga harus tetap menjalankan profesionalisme kerja dan melaksanakan hak politik memilih dengan bebas. PNS harus menjaga jarak dengan partai politik yang ada.
“KORPRI sebagai organisasi kedinasan wajib memelihara dedikasi, integrasi dan loyalitas yang tinggi. Pastikan loyalitas hanya tegak lurus kepada bangsa dan negara,” ujar Rasiyo.
Di samping Korpri dilarang berpolitik, Rasiyo mengingatkan ada beberapa poin yang menjadi tugas tiap anggota. Yaitu hendaknya anggota dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk memastikan rakyat benar-benar dapat merasakan manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan yang digulirklan pemerintah.
Kedua, ditengah momentum percepatan pembangunan saat ini, melaksanakan tugas dan pengabdian dengan penuh tanggung jawab. Saat ini, harapan rakyat kepada pemerintah sangat tinggi. Ketiga menuntaskan reformasi birokrasi untuk memantapkan postur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi serta menciptakan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang profesional.
Rasiyo menambahkan, anggota KORPRI haruslah memberikan teladan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan menciptakan kehidupan yang damai, toleran dan harmonis. “Jadilah perekat bagi soliditas dan solidaritas di kalangan masyarakat,” tandasnya.
Selain Pilgub Jatim, tahun ini di Jatim juga ada 13 pemilihan Bupati/walikota di Jatim. Dari 13 pilkada itu, empat di antaranya dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jatim, yakni pada 29 Agustus 2013. Di antaranya Pilkada Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Kota Madiun.
Sedangkan, jadwal sembilan pilkada lainnya yakni Kabupaten Pamekasan pada 9 Januari 2012, Kabupaten Tulungagung pada 31 Januari 2013, Kabupaten Pasuruan pada 3 Maret 2012, dan Kabupaten Magetan pada 24 April 2013. Selanjutnya, Kabupaten Bondowoso pada 6 Mei 2013, Kota Malang pada 23 Mei 2013, Kabupaten Madiun pada 25 Mei 2013, Kabupaten Lumajang pada 29 Mei 2013, serta Kabupaten Jombang 5 Juni 2013. (yo)
Foto : Sekdaprov jatim, Rasiyo