Surabaya (KN) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pasalnya, sudah dua kali dewan melayangkan surat undangan untuk dengar pendapat (hearing) terkait pembongkaran 600 rumah di kawasan Pacar Keling, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari Surabaya, mereka tidak hadir.Masduki mengatakan, seharusnya pihak PT KAI hadir dalam undangan yang dikirimkan dewan pada kamis (2/10/2014) hari ini. Sebab, pihaknya ingin minta penjelasan karena masalah ini menyangkut nasib orang banyak. Ia menuturkan, sebenarnya PT KAI tidak boleh sewenang – wenang ingin melakukan penertiban. Sebab, masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut tidak satu dua tahun menghuni rumah tersebut, tapi sudah puluhan tahun.
“Jangan hanya karena ada investor yang ingin masuk dikawasan itu, akhirnya masyarakat disuruh membayar Rp 389 juta tiap persil, itu kan tidak rasional. Bahkan sampai pembongkaran paksa rumah warga yang sudah puluhan tahun bertempat tinggal di kawasan itu. Itu nggak benar, apa landasan hukumnya PT KAI ujuk-ujuk (tiba-tiba) langsung melakukan pembongkaran rumah warga,” kata Masduki, Kamis (2/10/2014).
Politisi PKB ini juga mengimbau kepada Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), dalam melakukan penertiban jangan menggunakan seragam TNI untuk menakut nakuti warga. Sebab, hal ini membuat warga merasa ketakutan, bahkan malah menjadikan nama TNI menjadi tercoreng akibat perbuatan Polsuska yang menyamar sebagai anggota TNI itu.
“Inilah yang nanti akan membuat keadaan semakin kacau. Bagaimana nanti kalau warga juga pakai seragam TNI, apa nggak semakin ricuh. Kami disini berharap PT KAI jika ingin melakukan pengosongan lahan, lakukanlah dengan baik tanpa ada kekerasan. Karena kasihan warga sudah rumahnya dibongkar, diperlakukan kasar lagi,” cetusnya.
Masduki menambahkan, dalam waktu dekat DPRD Surabaya akan kembali mengundang pihak PT KAI untuk menuntaskan masalah ini. Jika undangan ketiga kalinya ini tidak hadir, maka dewan berencana akan langsung mengutus sebagaian anggota legeslatif untuk segera menemui Kepala PT KAI pusat di Bandung, Jawa Barat.
“Untuk sementara anggap saja disana (lokasi pembongkaran) tidak ada apa-apa. Nanti kalau ada aktifitas pembongkaran yang dilakukan oleh PT KAI langsung saja salah satu warga menelfon kami (dewan). Nanti kami akan langsung datang ke lokasi untuk membicarakan hal ini, agar kita juga langsung berhadapan dengan PT KAI,” tegas Masduki, dihadapan warga yang rumahnya dibongkar saat hearing.
Senada dengan Masduki, anggota DPRD Kota Surabaya, Dyah Katarina menyatakan, hearing yang digelar ini sia-sia. Sebab, walaupun dibahas pasti tidak akan mendapatkan kejelasan. Ia berharap, nanti jika dewan kembali mengundang pihak PT KAI untuk ketiga kalinya, bagaimanapun caranya mereka (PT KAI) harus dapat hadir untuk menjelaskan masalah ini.
“Percuma hal ini dibahas, kalau yang bersangkutan tidak hadir dalam hearing ini. Saya menyarankan mungkin mengundang PT KAI harus dilakukan dengan pendekatan lain, agar PT KAI mau datang dan menjelaskan kronologi masalah ini. Kan kasihan warga kesini terus, tapi gak ada kejelasan,” tegas anggota dewan dari Fraksi PDIP yang juga istri Bambang DH ini, politisi asal fraksi PDI-P tersebut. (anto)