Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Hari Yulianto saat menggelar reses di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (29/7/2026).
Sidoarjo (mediakorannusantara.com) – Anggota DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, mengungkapkan adanya perubahan tren aspirasi masyarakat dalam agenda reses di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (29/7/2026). Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak menyampaikan persoalan infrastruktur, kini permintaan terkait program pemberdayaan dinilai semakin mendominasi.
Hari mengatakan, persoalan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang rutin disampaikan warga di setiap reses. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat juga semakin banyak mengusulkan program yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kalau aspirasi banyak ya, terutama terkait dengan infrastruktur. Kalau infrastruktur, reguler setiap saat hampir selalu begitu. Tapi di belakangan ini hampir di setiap reses itu banyak aspirasi terkait dengan pemberdayaan,” kata Hari ditemui usai kegiatan reses.
Menurut dia, pemberdayaan tersebut mencakup berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pemuda hingga kaum perempuan. Untuk kalangan pemuda, usulan yang banyak muncul berkaitan dengan pelatihan digital marketing dan bidang sejenis.
Sementara itu, kelompok ibu-ibu lebih banyak mengusulkan pelatihan keterampilan yang dapat menunjang peluang usaha.
“Ada banyak permintaan untuk sejenis pelatihan (membuat) kue, ada pelatihan menjahit dan pelatihan untuk kecantikan, itu cukup banyak di reses-reses kita ya,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Hari memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Selain melalui jalur resmi di DPRD, ia juga membuka peluang mengolaborasikan usulan masyarakat dengan program partai.
“Pasti kita akan memproses sesuai dengan prosedur yang ada. Bahkan beberapa mungkin saya akan berinisiatif pribadi juga, bisa kita combine-kan dengan program partai programnya PDI Perjuangan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Hari juga menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan banyak terjadi di Sidoarjo. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak terhadap tingginya angka pengangguran sehingga membutuhkan penanganan yang menyeluruh.
“Tadi juga di saat sebelum reses banyak pembicaraan di sini, banyak PHK. Jadi memang problem serius yang relatif tidak bisa diselesaikan dengan mudah, kita butuh penanganan komprehensif,” katanya.
Hari menilai, penanganan terkait dengan PKH perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait pihak perlu dilibatkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Karena Sidoarjo dengan tingkat pengangguran secara angka itu terbesar di Jawa Timur, kita juga banyak perlu melibatkan semua aspek, semua lini,” ujarnya.
Sebagai salah satu solusi, Hari mengatakan pihaknya terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pendampingan dalam proses perizinan usaha.
“Tapi beberapa hal yang mendorong tentang UMKM, permodalan untuk pembuatan UMKM, pendirian termasuk bantuan izin-izin itu kita lakukan secara terus-menerus,” katanya.
Meski demikian, Hari mengakui dukungan permodalan masih menjadi tantangan karena keterbatasan regulasi. “Kalau permodalannya memang secara regulasi ini belum ada, masalahnya kayak gitu kan,” imbuhnya.
Selain UMKM, aspirasi dari sektor peternakan juga menjadi perhatian. Hari mengatakan pihaknya telah memberikan berbagai bimbingan teknis kepada para peternak, namun kendala akses permodalan masih menjadi persoalan utama.
“Sama prinsipnya, kalau peternakan kita memberi beberapa bimbingan teknis, tapi memang aspek permodalannya yang memang agak menjadi masalah,” kata Hari.
Menurut dia, akses pembiayaan melalui perbankan sebenarnya telah diupayakan, namun kondisi ekonomi membuat tidak semua pelaku usaha berani mengajukan pinjaman.
“Beberapa kita adakan untuk kredit-kredit di Bank Jatim tapi ya situasi ekonomi juga begini. Artinya mereka untuk kredit ke bank itu tidak semuanya berani,” tutupnya. (KN01)