Surabaya (KN) – Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur minta Walikota Tri Rismaharini menunda pelantikan Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada.Sebab, DPRD Surabaya menilai proses rekruitmen jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya itu tidak transparan. Selama ini, sebut Mazlan, DPRD Surabaya tidak pernah mengetahui mekanisme rekruitmen, termasuk latar belakang para nama yang sudah direkomendasi Badan Pengawas PDAM. “Ini ada yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu kami minta agar dilakukan penundaan,” tegas Mazlan Masyur, Senin (7/3/2016).
Sebelumnya Wakil Ketua Komsi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono juga menyampaikan desakan senada, yakni minta proses dan tahapan rekruitmen pimpinan sejumlah BUMD dievaluasi ulang, agar bisa mendapatkan pimpinan yang visioner.
“Kami menyarankan proses perekrutan para pimpinan di jajaran BUMD ditinjau ulang, apakah sudah dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme, sekaligus dengan prosedur yang baik dan benar,” kata Adi Sutarwijono.
Menurutnya, peninjuan ini penting untuk memastikan bahwa pola perekrutan itu berlangsung kredibel, artinya terpercaya, dan langkah perekrutan itu bisa dipertanggungjawabkan.
Sehingga bisa dipastikan, kelak yang menduduki posisi pimpinan di BUMD itu cakap dan profesional, karena BUMD ini dibentuk untuk memperkuat pelayanan publik. (anto)