Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Dra. Hj. Aisyah Lilia Agustina dalam rapat paripurna DPRD Jatim penyampaian pendapat Banggar, Senin (3/10/2022).
Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2023 layak dibahas lebih lanjut. Baik itu dibahas di tingkat komisi-komisi maupun fraksi-fraksi.
Pernyataan itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Jawa Timur, Dra. Hj. Aisyah Lilia Agustina dalam rapat paripurna penyampaian pendapat Banggar yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Jatim H, Iskandar, Senin (3/10/2022).
Dalam laporannya, Aisyah Lilia Agustina menyampaikan, bahwa tidak ada kenaikan yang signifikan dalam proyeksi pendapatan APBD Jatim tahun 2023 dibanding TA 2022. Estimasi pendapatan yang diproyeksikan pada APBD 2023 mencapai Rp27,839 triliun. Angka kenaikannya ini berkisar Rp400 miliar dibanding TA 2022.
“Jika kita mencermati angka pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 setelah perubahan Rp29,434 triliun termasuk adanya dana transfer dari pemerintah pusat karena kurang bayar tahun 2022,” kata Aisyah Lilia Agustina.
Dengan demikian, Banggar menginginkan adanya rasionalisasi terhadap proyeksi pendapatan daerah TA 2023 yang sedetailnya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jatim agar bisa lebih mendetailkan lagi potensi pendapatan daerah TA 2023.
“Karena pernah terjadi pada pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pelampauan pendapatan mencapai Rp1 triliun lebih,” ujar Aisyah Lilia Agustina ketika membacakan laporan Banggar.
Kemudian dari dari sisi belanja daerah rancangan APBD Jatim TA 2023, diproyeksikan sebesar Rp 29,118 triliun. Dari angka tersebut, pihaknya menyebutkan, bahwa terdapat anggaran belanja operasional sebesar Rp19,292 triliun, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
“Saat ini sedang menghadapi inflasi, maka perhatian kita kepada kebutuhan masyarakat juga menjadi penting akibat dampak dari kenaikan bahan bakar dan sebagainya. Sehingga Pemprov Jatim perlu empati kepada masyarakat dengan menyediakan anggaran subsidi kepada berbagai macam lapisan masyarakat,” jelasnya.
Namun demikian, Banggar melihat bahwa belanja subsidi hanya dianggarkan sebesar Rp30 miliar. Sedangkan belanja bantuan sosial dianggarkan Rp129 miliar. Karena itu, Banggar menanyakan besaran anggaran apakah sudah dapat mengcover atau mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak di Jawa Timur.
“Untuk itu Badan Anggaran berharap kepada komisi-komisi untuk mencermati OPD-OPD mana saja yang mengampu anggaran subsidi dan anggaran bantuan sosial tersebut, agar betul-betul disusun roadmapnya dengan jelas dan rinci sebagai dokumen untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan riil di masyarakat,” terangnya.
Dari struktur rancangan APBD Provinsi Jatim TA 2023 tersebut, maka pendapatan daerah diproyeksikan Rp27,839 triliun dan belanja daerah Rp29,118 triliun. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 1,278 triliun.
Pada laporannya itu, Aisyah Lilia Agustina menambahkan, bahwa sistem hukum sebagai acuan dalam penyusunan Raperda Provinsi Jatim tentang APBD Jatim 2023 secara yuridis formal telah mengacu pada beberapa aturan yang ada. Juga, telah memenuhi perangkat – perangkat yuridis yang diamanatkan oleh undang-undang.
“Untuk itu, Banggar DPRD Jawa Timur berpendapat bahwa Raperda Provinsi Jatim tentang APBD TA 2023 layak untuk dibahas oleh fraksi-fraksi maupun komisi-komisi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” tandasnya. (KN01)