Jakarta, mediakorannusantara.com – ‘Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) rampung tahun ini. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, mengatakan RUU ini sudah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
Slamet Aji juga menegaskan bahwa BSSN terus berupaya meningkatkan kesadaran berbagai sektor, terutama infrastruktur informasi vital, bahwa keamanan siber adalah investasi, bukan sekadar biaya. Menurutnya, banyak sektor, selain perbankan, masih menganggap keamanan siber sebagai hal yang tidak penting dan hanya menghabiskan biaya.
Padahal, keamanan siber berperan vital dalam menjaga ekosistem digital dan seharusnya sudah menjadi bagian tak terpisahkan sejak awal perancangan sistem, baik aplikasi maupun perangkat keras dan lunak. BSSN mendorong agar keamanan siber tidak hanya diperhatikan setelah terjadi insiden.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BSSN gencar melakukan literasi digital dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif. “Kami berusaha supaya di setiap sektor, apalagi khususnya yang masuk dalam infrastruktur informasi vital, semua perusahaan mempunyai tim tanggap insiden siber itu sebagai investasi,” ujar Slamet.
RUU KKS yang diusulkan pemerintah pada November 2024 ini merupakan salah satu langkah BSSN untuk mendukung visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. ( wa/ar)