Dirut PT PWU Jatim, Erlangga Satriagung, ditemui usai RDP dengan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur yang digelar di Kota Batu, Kamis (18/12/2025).
Kota Batu (mediakorannusantara.com) – Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Dirut PWU) Jawa Timur, Erlangga Satriagung, menyambut positif berbagai masukan dan dorongan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kota Batu, Kamis (18/12/2025).
Erlangga mengatakan, salah satu fokus utama Pansus adalah mendorong optimalisasi aset milik BUMD. Menurutnya, dorongan tersebut sejalan dengan harapan manajemen PWU, meski masih dihadapkan pada sejumlah kendala di lapangan.
“Prinsipnya Pansus minta itu lebih dioptimalkan dan juga melakukan optimalisasi aset. Ya bagus sih, memang harapan kita begitu, tapi kan kita juga perlu dorongan dari Pansus karena aset-aset itu juga banyak yang belum clear,” ujar Erlangga ditemui usai RDP.
Ia menilai pembentukan Pansus BUMD merupakan langkah yang sangat positif, terutama dalam membantu menyelesaikan persoalan regulasi yang selama ini dihadapi perusahaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“Iya, sangat positif. mereka mendorong, ayo kalau perlu ke Depgadri (Kementerian Dalam Negeri), untuk dipertemukan masalah PP 54 (Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017) dan lain sebagainya,” katanya.
Menurut Erlangga, saat ini Kementerian Dalam Negeri juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang memuat sejumlah pasal krusial bagi keberlangsungan BUMD daerah.
“Nah, sekarang di Depdagri (Kemendagri) itu kan juga sedang disusun untuk RUU BUMD, yang ada beberapa pasal itu yang buat kita itu kan krusial,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, Pansus juga menyinggung usulan agar rumah sakit milik Pemprov Jatim memanfaatkan produk BUMD Jawa Timur, termasuk produk PT Kasa Husada, anak perusahaan PWU.
Menanggapi hal itu, Erlangga menegaskan bahwa penggunaan produk BUMD tidak bisa bersifat memaksa, namun dapat didorong melalui imbauan.
“Sebetulnya kan kalau itu mengharuskan, itu kan ya memang tidak bisa, tetapi kalau pada kualitas yang sama dengan produk lain, apa salahnya sih menggunakan produknya Kasa Husada, harusnya itu menjadi imbauan, mungkin imbauan yang kuat,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa Kasa Husada dikenal memiliki kualitas produk yang baik dan telah teruji sejak lama.
“Sejak zaman Belanda sampai sekarang itu kan terakui dan teruji bahwa ini kita kualitasnya bagus, tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang punya peralatan komputerize misalnya,” kata Erlangga.
Terkait kepemilikan saham PWU di sejumlah perusahaan lain, Erlangga menjelaskan bahwa Pansus meminta data anak perusahaan yang sahamnya dimiliki mayoritas oleh PWU.
“Anak perusahaan itu kan minimal 70% saham. Kalau yang kita cuma 35%, 1%, itu kan bukan anak perusahaan. Itu kan penempatan saham,” jelasnya.
Sementara itu, soal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas aset BUMD, Erlangga menilai sikap Pansus menunjukkan keseriusan dalam mencarikan solusi bagi BUMD.
Ia menyinggung banyaknya aset PWU yang merupakan hasil penggabungan sejumlah perusahaan daerah di masa lalu.
“Kalau BUMD ini, misalnya, dikasih aset legalitas tidak jelas, tempatnya di pinggir gunung, kan tetap bayar PBB, padahal sudah kadung diinbrengkan, harus dioptimalkan,” ujarnya.
“Kalau yang PWU itu kan bedol desa dulu itu, ada lima perusahaan daerah, aset-asetnya ada 112 titik kan PWU ini, banyak,” tambahnya.
Dalam hal kontribusi terhadap pendapatan daerah, Erlangga menyebut target setoran dividen PWU ke kas daerah pada 2025 sebesar Rp1,6 miliar. Sementara pada 2026, ditargetkan meningkat menjadi Rp1,9 miliar.
“Karena sebelumnya kan (target) kita setor di 2025 itu Rp1,6 miliar. 2026 nanti kita setor Rp1,9 miliar. Mudah-mudahan setelah itu Rp2 miliar, dan sebagainya. Tapi apakah itu besar? Belum,” katanya.
Ia mengungkapkan, sejak awal menjabat sebagai direksi, PWU membutuhkan penyertaan modal yang cukup besar agar seluruh anak perusahaan dapat beroperasi secara optimal.
“Itu butuh Rp150 (miliar) untuk membuat anak perusahaan optimal semua. Termasuk untuk melakukan sertifikasi (aset), yang mayoritas belum ada sertifikatnya,” ujarnya.
Erlangga pun berharap Pansus BUMD DPRD Jatim dapat menghasilkan rekomendasi yang solutif dan berkelanjutan bagi perbaikan kinerja BUMD ke depan. “Pansus ini di pertemuan pertama sangat solutif, dan mudah-mudahan solutif terus,” katanya.
Menurutnya, tujuan akhir pembenahan BUMD adalah menjadikannya perusahaan yang sehat dan mampu menjadi penopang keuangan Pemprov Jawa Timur. “Kan tujuannya bagaimana menjadikan BUMD ke depannya itu menjadi bagian supporting finansialnya Pemprov yang cukup kuat,” pungkas Erlangga. (KN01)