Jakarta,mediakorannusantara.com – Menteri Koordinator Bidang perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja di 2023. Untuk tahap awal ditargetkan sebanyak 595 ribu orang.
“Targetnya untuk tahap awal 595.000 orang dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun di tahun ini karena Rp2,67 triliun itu, untuk 595 ribu orang dan untuk itu perlu ditambahkan 450 ribu orang,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Menko Perekonomian menegaskan bahwa program Kartu Prakerja dilanjutkan pada 2023 dengan skema normal. Artinya, bukan menggunakan skema bantuan sosial lagi.
“Program kartu Prakerja itu dilanjutkan di 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko ekonomi 17 Tahun 2022,” tegas Menko Perekonomian.
Adapun total anggaran untuk tahap awal adalah Rp2,67 triliun. Airlangga mengatakan, memang skema Kartu Prakerja saat ini berubah drastis anggarannya dibanding anggaran 2022 sebesar Rp18 triliun.
“Total anggaran di tahap awal adalah Rp2,67 triliun jadi skemanya berubah drastis anggarannya turun dari Rp18 triliun menjadi Rp2,67 triliun,” ujarnya.
Sebagai tambahan, penerima kartu prakerja pada 2022 mencapai 4.984.790 orang penerima manfaat, dengan total anggaran Rp18 triliun dengan realisasi Rp17,84 triliun atau 99,12 persen.
“Prakerja (2022) terbukti membantu peningkatan skill peningkatan inklusi keuangan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat dengan semi bansos,” pungkasnya.(wan/an)