Jakarta,mediakorannusantara.com– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku leading sektor moda transportasi terus melakukan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait agar penyelenggaraan mudik Idulfitri tahun ini berjalan dengan lancar.
“Adapun sejumlah hal yang diantisipasi yakni lonjakan pemudik, pengawasan prokes, dan kelaikan angkutan,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI membahas Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lebaran 2022 pada Rabu (6/4/2022).
Berdasarkan hasil survey tentang potensi pemudik pada Lebaran 2022 yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan (Balitbanghub), ditemukan bahwa pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun motor akan mendominasi pergerakan mudik. Tercatat, sebanyak 40 juta orang memilih menggunakan kendaraan pribadi, dari total 79,4 juta orang yang diprediksi akan melakukan mudik. “Dari 79,4 juta orang yang diprediksi mudik, sebanyak 13 juta orang berasal dari Jabodetabek,” jelas Menhub.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pilihan moda transportasi terbanyak kedua setelah kendaraan pribadi yaitu: angkutan jalan (bus dan penyeberangan) sebanyak 26,7 juta orang; pesawat sebanyak 8,9 juta orang; kereta api sebanyak 8,2 juta orang; kapal sebanyak 1,4 juta orang, dan angkutan lainnya 0,1 juta orang.
Adapun untuk provinsi tujuan yang paling dominan akan dituju para pemudik yakni Jawa Tengah sebanyak 23,5 juta; Jawa Timur sebanyak 16,8 juta; dan Jawa Barat sebanyak 14,7 juta. Sementara untuk jalur perjalanan yang paling dipilih adalah melalui jalan tol Trans Jawa, jalur lintas Jawa Tengah, Tol Cipularang, jalur Pantura, jalan Trans Sumatera, serta beberapa ruas jalan lainnya.
Sementara itu, berdasarkan rencana operasi dan prediksi hasil survey, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 29 – 30 April 2022, dan arus balik diperkirakan terjadi pada 8 Mei 2022.
Menhub mengatakan, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi melonjaknya pemudik pada tahun ini, diantaranya yakni menerbitkan empat Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dalam Negeri merujuk pada terbitnya SE Satgas Penanganan COVID-19 No.16 tahun 2022. SE tersebut yakni SE 36 (transportasi udara), SE 37 (transportasi laut), SE 38 (transportasi darat), dan SE 39 (transportasi perkeretaapian).
Selanjutnya, Kemenhub bersama operator transportasi juga telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pemudik, yakni sebanyak 57.693 unit bus pada 48 terminal; 215 unit kapal pada 8 lintas sungai, danau, dan penyeberangan; 38 movable bridge, 2 ponton, dan 11 plengsengan pada dermaga penyeberangan; 327 pesawat untuk melayani 378 rute pada 123 kota; 123 kapal pada 117 trayek perintis, serta 76 kapal kenavigasian untuk tanggap darurat pada 51 pelabuhan domestik, dan 4 pelabuhan internasional; 399 sarana perkeretaapian antar kota pada 138 stasiun, serta 1.053 perjalanan KRL/hari pada 15 stasiun utama dan 85 stasiun kecil.
Upaya lain yang dilakukan yaitu memastikan kelaikan sarana angkutan di semua moda transportasi dengan melakukan ramp check, termasuk pemeriksaan kesehatan SDM dan juga pengawasan tarif angkutannya (harga tiket). Selanjutnya, untuk meningkatkan aspek keselamatan dan mengurangi jumlah pemudik yang akan menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor), Kemenhub akan memfasilitasi Program Mudik Gratis.
“Mudik tahun ini menjadi tantangan yang besar yaitu dengan animo masyarakat yang tinggi untuk melakukan mudik. Untuk itu, kami di bawah koordinasi Menko PMK selaku koordinator penyelenggaraan mudik Lebaran, telah melakukan koordinasi yang intensif antar unsur terkait, agar terwujud mudik aman dan mudik sehat,” ujar Menhub.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kemenhub bersama stakeholder terkait untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2022.
Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta Kemenhub memperhatikan sejumlah hal yakni memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda dan keberlanjutan pelayanan angkutan, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap prokes di simpul-simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun), dan mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket.(wan/inf)