Surabaya (mediakorannusantara.com) – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur mulai menyusun rencana kerja hingga agenda bulanan dan tahunan. Ini dilakukan untuk menyatukan pikiran antara eksekutif dan legislatif bagaimana menjalankan program pada tahun 2023.
Hal itu sebagaimana disampaikan anggota Banmus DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto usai rapat Badan Musyawarah bersama Pemprov Jatim di Gedung DPRD Jatim, Kamis (5/1/2023).
“Kenapa kita harus rapat dengan teman-teman eksekutif, ya paling tidak menyatukan pikiran-pikiran ke depan seperti apa. Tetapi paling tidak dari program-program seperti itu masyarakat tahu, bahwa ke depan ada sesuatu yang mereka harapkan, dan sesuatu itu harus dijalankan oleh kawan-kawan di Dapil masing-masing,” kata Agus Dono.
Ia juga membeberkan, selain melakukan pengawasan anggaran dan membuat Peraturan Daerah (Perda), dewan juga bertugas menjalankan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi tersebut salah satunya adalah menyusun perencanaan kegiatan.
“Oleh sebab itu, kepentingan-kepentingan yang paling utama kita adalah bagaimana tahun ini walaupun secara langsung adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat,” ujar dia.
Menurut dia, 2023 merupakan tahun politik. Dimana pada tahun 2023 ini dewan akan turun ke masyarakat dengan program-program yang sudah dipadukan bersama kepentingan eksekutif.
Dengan begitu, Agus Dono mengharapkan, program-program yang dirancang tersebut, nantinya benar-benar mencerminkan untuk kepentingan masyarakat secara utuh. “Yaitu dari visi gubernur dan teman-teman pada waktu reses, kira-kira masyarakat kebutuhannya seperti apa. Nah, ini kita programkan seperti itu,” terangnya.
“Salah satunya adalah bagaimana kita juga merancang kegiatan-kegiatan yang kemarin (tahun 2022) diinginkan masyarakat,” tambah politisi asal Partai Demokrat ini.
Misalnya, Agus Dono mencontohkan, Komisi B DPRD Jatim merencanakan Perda tentang tembakau. Selain sudah dimasukkan dalam perencanaan pembuatan Perda Jawa Timur, peraturan ini dinilainya penting dibuat karena proses tembakau dari hulu ke hilir yang luar biasa.
“Makanya kawan-kawan komisi pasti akan mengebut sekali, manakala mereka sudah ditetapkan bahwa Perda itu harus dijalankan,” tandasnya. (KN01)