Berbicara tentang Kinerja Polri, Mutu kinerja Polri sendiri memiliki berbagai penilaian Positif dan negatif dari masyarakat Indonesia. Karena baik buruk citra Polri tergantung dari masyarakat, apakah masyarakat bersikap apatis, reaktif, kritis atau juga puas atas kinerja Polri yang selama ini telah dilaksanakan.
Hendaknya masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja Polri, dilain sisi penilaian posisif yang paling tinggi adanya penindakan terhadap keberhasilanya mengungkap kasus-kasus besar dan tindak kejahatan lainya serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Transparansi kinerja Polri sendiri dapat dilihat dijalan-jalan besar seperti, pelayanan SIM keliling, pengaturan lalu lintas untuk menanggulangi kemacetan yang terjadi dijalan, itupun secara Garis Besarnya. Kemudian juga dikembalikan lagi semuanya dalam Kesadaran Hukum oleh masyarakat, apakah masyarakat sudah paham apa itu hukum ? “Hukum itu bersifat mengikat dan mutlak, apabila melanggar konsekuensinya ditindak dan di sanksi”.
Realitas kinerja Polri membutuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk membangun bersama sebuah lingkungan yang aman. Tuntutan Profesional, Proporsional, humanis merupakan wujud dari kinerja Polri dimata masyarakat. Pisahnya antara Polri dengan TNI suatu titik terang bahwa Polri sudah lepas dari militerisme, adaptasi pun segera dilaksanakan dengan proporsional tugas sebagai petugas penegak hukum dibidang Keamanan bukan Pertahanan.
Dengan Moto tugas Polri yaitu Polisi sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan masyarakat, apakah bisa mewujudkannya ? atau hanya menjadi Asa Masyarakat saja ? Kritikan merupakan sebuah kunci kesuksesan untuk memperbaiki kesalahan yang ada dan saran merupakan rencana kedepan untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, serta Puas adalah nilai plus dari kinerja yang telah dilaksanakan. Masyarakat adalah Penilai Utama Kinerja Polri.
Kinerja sendiri berkaitan erat dengan manajemen, untuk instansi Polri memilki kinerja yang akan lebih baik atau menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Sementara masyarakat selalu menanti bukti dan kenyataanya.
Sejak ditetapkannya perubahan kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 bab XII tentang pertahanan dan keamanan Negara,Ketetapan MPR RI No: VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No: VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahaan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peran dan fungsi masing-masing.
Institusi Polri diberi tugas dan kewenangan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan rasa aman bagi masyarakat. Institusi polri merupakan lembaga pemerintah yang didirikan untuk menjaga dalam rangka mengatur untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban dalam masyarakat.
Polisi bertugas untuk mengajak masyarakatnya beradab, polisi sebagai penjaga kehidupan dan keamanan masyarakat merupakan salah satu persyaratan didalam masyarakat untuk dapat hidup dan berkembang.
Keberadaan polisi diharapkan memberi rasa aman bagi masyarakat, menyenangkan bagi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan justru membuat resah masyarakat. Tentu dalam konteks tesebut keberadaan polisi akan mendapatkan legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Untuk mewujudkan polisi yang propesional perlu diadakan pembinaan sumber daya manusia maupun sistem manajemen operasional yang dilandasi dengan standar kompetensi.
Keberhasilan polisi bukan semata-mata pada pengungkapan perkara saja, tetapi manakala tidak terjadi masalah atau perkara di wilayah yang menjadi daerah hukumnya. Polisi bekerja bukan untuk membentengi atau membangun gap, tetapi untuk menjembatani dan mencarikan solusi yang dapat diterima semua pihak.dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. ***