Jakarta, mediakorannusantara.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa institusi Polri segera menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang guna menindaklanjuti seluruh usulan serta rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).
Usulan dan rekomendasi KPRP tersebut dikemas dalam 10 jilid buku dengan ketebalan mencapai 3.500 halaman dan telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Terkait masalah tata kelola, Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyusun pembagian strategi yang masuk ke dalam kategori jangka pendek hingga jangka panjang.
Pada prinsipnya, Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri tersebut dan akan segera melakukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
“Terkait juga dengan masalah tata kelola, kami sudah susun, mana yang masuk strategi, grand strategy jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi pada prinsipnya, Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri, dan akan segera ditindaklanjuti,” ujar Kapolri saat jumpa pers di Istana Merdeka setelah menghadap Presiden Prabowo pada Selasa, 5 Mei 2026.
Selain masalah tata kelola, Kapolri juga merespons usulan KPRP mengenai adanya pembatasan jabatan di luar institusi Polri bagi para perwira polisi.
Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa Polri akan segera melakukan koordinasi dan merapatkan usulan pembatasan jabatan tersebut dengan kementerian terkait.
“Penempatan di luar struktur, kami segera akan rapatkan dengan menteri, Menko Hukum,” kata Listyo Sigit Prabowo memberikan penjelasan mengenai penempatan personel.
Lebih lanjut, Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sikap resmi Polri mengenai penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang juga menjadi poin penting dalam rekomendasi tersebut.
Menurutnya, penguatan Kompolnas tersebut sudah menjadi bagian dari rencana kerja yang akan segera dilaksanakan oleh pihak kepolisian.
“Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kami laksanakan,” tutur Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusinya.
Dalam pertemuan di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026 tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan hasil kerja KPRP yang dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
Pertemuan itu dihadiri oleh delapan dari sepuluh anggota KPRP, termasuk para pejabat tinggi negara dan mantan pejabat hukum yang bertugas merumuskan percepatan reformasi di tubuh Korps Bhayangkara.(wa/ar)