Jakarta , mediakorannusantara.com Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan skema relokasi dan pembangunan kembali rumah bagi warga yang terdampak parah (rusak berat dan hanyut) akibat banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa data sementara menunjukkan total 112.551 unit rumah terdampak di ketiga provinsi tersebut, meliputi kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut.
”Datanya sangat dinamis, tetapi yang sudah kami petakan sementara adalah 112.551 rumah terdampak di tiga provinsi ini,” ujar Ara usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis.
Secara rinci, sebaran kerusakan sementara tercatat sekitar 75.000 unit di Aceh, 28.600 unit di Sumatera Utara, dan hampir 9.000 unit di Sumatera Barat.
Fokus Relokasi dan RISHA
Kementerian PKP telah memulai identifikasi lokasi potensial untuk relokasi dengan total 21 lokasi yang dipetakan sementara, yaitu 8 lokasi di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan 5 di Sumatera Barat.
”Pertimbangan pertama adalah keamanan. Setelah itu aspek legalitas lahan dan ekosistem kehidupan warga seperti akses sekolah, pasar, rumah sakit, supaya tidak terlalu jauh dari aktivitas mereka,” jelas Ara.
Pemerintah mempertimbangkan penggunaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yaitu rumah modular berbahan panel yang dikenal dapat dirakit cepat dan telah digunakan pada bencana-bencana sebelumnya.
”Kami punya stok RISHA sekitar 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. Setelah hitungan kebutuhan lebih rinci, dan izin, kami kemungkinan akan memesan tambahan,” ungkap Ara.
Kolaborasi dan Validasi Data
Kementerian PKP juga telah berdiskusi dengan Semen Indonesia Group untuk menyiapkan parameter teknis dan ekonomi pembangunan rumah, termasuk kualitas panel, kapasitas produksi, harga unit, waktu instalasi, dan sistem pembayaran.
Selain intervensi pemerintah, Ara mengapresiasi dukungan dari pihak lain, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah menyatakan kesediaannya membantu membangun 2.000 rumah bagi korban bencana.
Saat ini, tahapan rekonstruksi permukiman belum dimulai karena masih menunggu validasi data kerusakan secara rinci. Survei kerusakan mendalam sangat penting karena menjadi dasar penentuan apakah rumah perlu dibangun ulang, direlokasi, atau direnovasi.
”Bagaimana mau memperhitungkan biayanya kalau datanya belum benar (tervalidasi). Kita harus punya data yang sama dulu untuk menentukan yang perlu dibangun baru, direlokasi, atau direnovasi,” pungkas Ara, menegaskan bahwa seluruh persiapan dilakukan lebih awal agar pelaksanaan dapat berlangsung cepat setelah tahap tanggap darurat beralih ke pemulihan. ( wa/ar)