Surabaya (KN) – Rencana sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur yang akan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) ke luar daerah bakal batal. Pasalnya saat ini para pimpinan DPRD Jatim tidak menyetujui karena dianggap melanggar surat edaran Menteri Dalam Negeri dan tidak ada urgensinya.Wakil Ketua DPRD Jatim, Faf Adisiswo saat di DPRD Jatim, Jumat (6/6/2014) mengatakan, sejumlah anggota DPRD Jatim meminta dilakukan kegiatan Bimtek. Namun permintaan tersebut belum sampai ke pimpinan dewan. “Kalau nyampai ke saya, pasti saya batalkan,” ujarnya.
Faf Adisiswo yang juga Politisi asal Fraksi Gerindra Jatim ini menjelaskan, kegiatan Bimtek tidak layak dilaksanakan di masa-masa saat ini. Sebab, masa tugas anggota dewan tinggal sekitar dua bulan. “Sudah mau selesai kok Bimtek, ya memang tidak ada gunanya,” ujarnya.
Namun secara aturan, Mendagri juga sudah mewanti-wanti agar anggota dewan tidak melakukan kegiatan pemborosan anggaran menjelang masa tugas selesai. Kalau memang kegiatan tersebut urgen, disarankan untuk izin dulu ke Mendagri. “Kalau Bimtek itu temanya pelatihan menghadapi masa pensiun mungkin tidak apa-apa,” paparnya.
Sementara itu, sumber di internal DPRD Jatim mengungkapkan dari 10 fraksi, hanya fraksi Partai Demokrat yang ngotot minta Bimtek. Bahkan diam-diam, fraksi dengan anggota terbanyak yang tidak lolos lagi di pemilu 2014 lalu itu sudah mengantongi surat izin dari salah satu pimpinan dewan. (rif)