Surabaya (KN) – Kabar bahwa 23 PAC Partai Gerindra yang menolak menghadiri rapat kerja (raker), Minggu (18/1/2015) yang digelar partai tersebut diduga hanya klaim segelintir kader yang dilontarkan kubu yang tidak sepakat dengan kepemimpinan BF Sutadi.Ketua PAC Lakarsantri, Tarno mengatakan dalam raker yang digelar pada Minggu (18/1/2015) lalu, dari 31 PAC, hanya tujuh yang tidak hadir. Sehingga, klaim jika 23 PAC boikot dan tidak hadir dalam raker, itu tidak benar adanya. Dari tujuh pengurus PAC yang tidak hadir tersebut, diantaranya,Pakal, Krembangan dan Kenjeran. Itupun tidak semua pengurus ditubuh PAC itu boikot. Misalnya di PAC Krembangan. Dimana Sekretaris PAC tersebut yang bernama Nur Hadi, hadir dalam raker.
“Mayoritas PAC itu hadir semua. Kalau ada yang mengatakan 23 PAC boikot dan tidak hadir dalam raker, itu hanya klaim saja. Saya menduga ini ada yang menggerakkan,” katanya.
Dia menambahkan, sebenarnya raker partai ini adalah kebutuhan organisasi untuk menyusun program kerja dalam setahun ini. Jika ada pengurus PAC yang menghalangi, maka hal itu dianggap sebagai upaya untuk memecah belah kesolidan partai. Raker ini sudah diatur dalam AD/ART partai. Meski modelnya berbeda dengan partai yang lain. Tapi pada prinsipnya, raker ini untuk kebesaran partai. Jadi keliru ketika ada yang menganggap raker tidak penting. Apalagi dalam waktu dekat ada momentum pemilihan kepala daerah. “Jika ada yang mempersoalkan keabsahan BF Sutadi ikut raker itu keliru. Sutadi tetap sah ikut raker karena belum ada keputusan dari DPP,” ujarnya.
Hal itu dibenarkan oleh ketua Panitia Raker DPC Partai Gerindra Surabaya, AH Thony. Menurut dia, berdasarkan absensi, semua pengurus PAC di 31 kecamatan hadir. Bahkan, para undangan seperti komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Nur Samsi dan Ghufron serta Kepala Bakesbang Linmas, Sumarno, juga hadir. Kehadiran mereka untuk menyampaikan materi untuk salah satu sesi. “KPU dan Bakesbang Linmas memberikan materi soal penggunaan dana bantuan politik (banpol) dan mekanisme pemilihan kepala daerah 2015,” terangnya.
Thony juga menyatakan, dirinya yang ditunjuk sebagai ketua raker juga tidak menyalahi aturan. Hal ini dikarenakan penunjukan itu diputuskan dalam rapat pengurus harian DPC Partai Gerindra Surabaya pada Minggu (5/1) lalu. “Saya ini bingung, dalam rapat itu bendahara DPC (Aden Dharmawan) yang menunjuk saya sebagai ketua panitia raker. Tapi sekarang kok dihambat dengan tidak hadir dalam raker. Anehnya lagi, dia mengaku tidak datang ke raker dengan alasan tidak ada undangan. Baik lisan maupun tulisan,” katanya. (anto)