Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.
Usulan ini dianggap mendesak untuk memperkuat ketahanan pangan di Jawa Timur. Termasuk pula dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, seperti makan siang gratis hingga suplai kebutuhan pangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika menyatakan, bahwa pembentukan BUMD Pangan menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pangan yang terus meningkat, baik di tingkat regional maupun nasional.
“Kita mendorong agar Pemprov Jatim segera membentuk BUMD Pangan. Dasar pemikirannya sederhana, yaitu untuk mendukung program makan siang gratis dari pemerintah pusat. Jika program ini berjalan, minimal triliunan rupiah akan berputar di Jawa Timur,” kata Yudha pada wartawan, Senin (2/12/2024).
Yudha menjelaskan, keberadaan BUMD Pangan akan menjadi penyangga utama kebutuhan stok pangan di Jawa Timur. Selain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Jatim yang mencapai 40 juta jiwa, BUMD Pangan juga berpotensi menjadi pemasok utama ke daerah lain seperti Jakarta dan IKN.
“Secara geografis, Jawa Timur adalah yang paling dekat dengan IKN. Mereka tidak memiliki sawah atau lumbung pangan karena hanya memiliki sawit dan batu bara. Kebutuhan pangan di IKN akan semakin besar ke depan,” ujar Yudha.
Tak hanya itu, Yudha menambahkan bahwa Jawa Timur selama ini telah menjadi penyedia kebutuhan pangan untuk Provinsi Bali, khususnya sektor hotel dan restoran. Menurutnya, keberadaan BUMD Pangan akan memastikan posisi Jawa Timur tetap sebagai lumbung pangan nasional.
“Kita harus memastikan kebutuhan pangan di Jawa Timur tidak justru disuplai dari provinsi tetangga. Sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Timur harus mempertahankan posisinya,” tegasnya.
Terkait mekanisme pembentukan BUMD Pangan, Yudha mengungkapkan dua opsi yang memungkinkan, yakni pembentukan BUMD baru atau revisi Peraturan Daerah (Perda) untuk memanfaatkan BUMD yang sudah ada. Salah satu BUMD yang dinilai mendekati kriteria adalah Puspa Agro.
“Puspa Agro bisa di-spin off dari Jatim Grha Utama (JGU) dan disuntik modal khusus untuk mensuplai kebutuhan pangan Jawa Timur dan IKN. Fasilitasnya sudah ada, seperti gudang, cold storage dan lahan. Tinggal sarana logistik yang perlu dibenahi,” jelas Yudha.
Yudha menegaskan bahwa usulan ini merupakan rekomendasi resmi Fraksi Partai Golkar. Untuk itu, pihaknya akan memerintahkan anggota Fraksi Golkar di komisi terkait untuk segera menindaklanjuti rencana ini.
“Kita juga akan koordinasi dengan Pemprov, khususnya Biro Ekonomi untuk segera merealisasikan rencana ini. Jangan sampai kita terlambat dan jadi penonton di provinsi kita sendiri,” tandasnya. (KN01)