Surabaya (KN) – Meski Raperda BUMD KBS sudah selesai dibahas Pansus DPRD Surabaya dan sudah disahkan melalui paripurna, namun masih butuh waktu panjang bagi Pemkot untuk mengelola KBS. Walau gubernur sudah mengeluarkan hasil evaluasi Perda itu, namun tetap butuh izin lembaga konservasi dan Kementerian Kehutanan.
Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga harus lebih dulu memiliki izin Amdal Konservasi flora fauna. Nah, pengerjaan Amdal ini yang butuh waktu lama. Apalagi saat ini, Amdal itu masih masuk tahap lelang awal yang nilainya mencapai Rp331 juta. Sementara pengumuman prakualifikasi lelang, sudah dilaksanakan sejak 25 Juni sampai 3 Juli lalu.
Kepala Dinas Pertanian Surabaya Syamsul Arifin mengakui hal tersebut, jika Amdal Konservasi masih dalam tahap lelang kedua karena yang pertama gagal. “Dengan adanya Amdal ini, maka izin lembaga konservasi bisa diajukan. Ini syarat utamanya,” papar Syamsul kepada wartawan, Rabu (4/6).
Dari data yang ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Surabaya, penetapan pemenang lelang dilakukan pada 30 Agustus sampai 20 September 2012 mendatang. Setelah pengumuman pemenang masih ada masa sanggah selama 14 hari, setelah itu lalu ditetapkan pemenangnya dan penandatanganan kontrak kerja 27 September – 16 Oktober.
Saat ini tercatat ada beberapa investor yang berminat. Diantaranya, PT Adi Banuwa, PT Dimensi Arsitektur Indonesia, Metaphora Solusi Global, PT Sekar Trias Utama dan CV Jacindo Mulia Abadi. Selain itu PT Surya Praga, CV Jaya Sukses Sejahtera, CV Ardhira, CV Tri Kaya Parisuda, dan CV Tri Mukti Andayani.
Pemkot juga masih harus melakukan pemilihan direksi BUMD KBS. Dengan begini, proses pengelolaan KBS itu sendiri masih butuh waktu lama. (Jack)