Surabaya (KN) – Guna membantu penanggulangan sekaligus pemberantasannya narkoba, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan agar setiap pengurusan identitas penduduk wajib menyertakan bukti bebas narkoba.“Kami akan usulkan ke Pemerintah Pusat agar bisa ditindaklanjuti dan dikaji demi menyelamatkan generasi bangsa,” ujar Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf di ruang kerjanya, Selasa (24/5/2016) sore.
Dikatakannya, usulan tersebut bisa dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Pemerintah agar bisa dijalankan dan diimplementasikan ke setiap daerah. “Kalau diistilahkan peraturannya ini narkoba mainstreaming yang sasarannya ke semua kalangan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Tidak hanya pengurusan identitas penduduk, syarat yang sama juga diberlakukan saat akan memasuki sekolah, kerja, bahkan mengurus surat nikah. Bahkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo sudah jelas bahwa saat ini Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba sehingga harus dilakukan langkah dan kebijakan penting untuk menanganinya.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa peredaran narkoba sekarang sudah menyasar semua kalangan, baik pelajar, mahasiswa, pegawai swasta, pejabat pemerintah, PNS, TNI, masyarakat umum, santri bahkan kiai.
“Dengan menjadikan tes narkoba menjadi bagian dari kebijakan pemerintah maka setidaknya orang akan lebih berhati-hati karena menjadi syarat dalam pengurusan KTP sekalipun,” ujarnya.
Seperti diketahui berdasarkan catatannya, pengguna narkoba di Jatim saat ini mencapai 740 ribu orang, dengan jumlah tersangka sebanyak 2.050 orang. Bahkan hampir 75 persen yang berada di dalam penjara adalah pengguna dan pemakai narkoba, dan diantaranya berusia 20-24 tahun. (wan)