Surabaya (KN) – Komisi B DPRD Jatim meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mengubah pola operasi pasar (OP) untuk digelar tiap kecamatan bukan ke pasar lagi. Hal ini dilakukan agar masyarakat miskin benar – benar menikmati harga sembako dengan murah.Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Kabil Mubarok DPRD Jatim, Rabu (25/5/2016) mengatakan, operasi pasar saat ini sudah mulai tidak tepat sasaran. Dimana banyak oknum yang memanfaatkan operasi pasar, misalnya adalah pedagang dan tengkulak yang kemudian dijual lagi.”Harus ada metode baru, mungkin dilakukan per kecamatan atau menggunakan sistem seperti raskin, jadi metode operasi pasar dapat dievaluasi lagi,” ujar Kabil.
Kabil berharap bahwa operasi pasar betul – betul dapat membantu masyarakat untuk dapat membeli kebutuhan sembako. Maka, di tiap kecamatan tersebut bisa juga dilakukan dengan memilih kecamatan dengan indeks kemiskinan cukup tinggi, sehingga operasi pasar benar-benar dapat tepat sasaran.
“Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh dinas terkait, pertama adalah evaluasi pasar, lalu kedua adalah karena ini even tahunan seharusnya dinas terkait sudah dapat mengetahui tentang perkiraan harga tiap tahunnya. Sehingga kenaikan harga sembako dipasar sudah dapat diantisipasi dengan cepat,” terangnya.
Ia menambahkan, bahwa antisipasi yang diberikan oleh disperindag selama ini juga belum maksimal baik mulai H-7 sebelum ramadhan seharusnya sudah ada hitungan kalkulatif tentang harga sembako dipasaran selain itu juga tentang ketersediaan stok sembako selama ramadhan dan lebaran juga harus diperhitungkan. (rif)