Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Kantor Pemprov Jatim, Kamis (19/2/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Kantor Pemprov Jawa Timur, Kamis (19/2/2026).
Emil menyebut capaian Jawa Timur dalam implementasi sistem pengawasan dan operasional berada di atas rata-rata nasional. “Capaian SLHS (Satuan Layanan Hubungan Sekolah) kita lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jumlah SPPG operasional juga termasuk yang tertinggi. Tetapi yang kita utamakan hari ini tentu menjaga kualitas,” ujarnya.
Menurut Emil, SLHS menjadi salah satu instrumen utama untuk menjamin standar mutu makanan yang diterima para siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya. Sistem ini dirancang agar pengawasan berjalan sistematis dan terukur.
“Tidak mungkin satu per satu dicek setiap hari. Kita perlu sistem yang bisa diaudit secara berkala. Di situlah peran SLHS untuk memastikan kualitas semakin optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi dan pembelajaran dari berbagai kasus sebelumnya turut memperkuat metode dan teknik pengendalian mutu. Bahkan, dalam rapat tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa peningkatan kualitas menjadi prioritas berkelanjutan.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Kepala BGN dalam rapat koordinasi, total SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang telah beroperasi di Jawa Timur mencapai 3.269 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 8,39 juta penerima manfaat telah terlayani.
Cakupan penerima manfaat tidak hanya menyasar peserta didik yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tetapi juga santri yang belum tercatat dalam Dapodik, balita, serta anak usia sekolah yang putus sekolah. Pendekatan berbasis tiga sumber data ini diharapkan membuat program lebih inklusif.
Meski capaian operasional tergolong tinggi, sejumlah kepala daerah masih mengusulkan penambahan SPPG. Emil mengakui ada dua isu utama yang mencuat dalam rapat.
Pertama, terdapat SPPG yang telah terdaftar tetapi belum kunjung beroperasi. Untuk itu, diharapkan ada langkah percepatan atau substitusi pelaksana bila diperlukan.
Kedua, masih ada wilayah yang belum memiliki SPPG, baik di kawasan aglomerasi maupun daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Untuk wilayah 3T, Emil mendorong agar koordinasi dilakukan langsung antara kepala daerah dan BGN tanpa harus menunggu proses administratif berlapis di tingkat provinsi.
Dari total target 31 SPPG terpencil, sebanyak 12 unit telah selesai dibangun. Pembangunan tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Lumajang, Ponorogo, dan Sumenep.
Khusus di Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan, telah terbangun 21 SPPG di 10 kecamatan kepulauan. Dari jumlah itu, hampir separuhnya telah beroperasi. “Karena karakteristik kepulauan, SPPG di sana memang kecil-kecil dan tidak bisa dipatok minimal 2.500–3.000 penerima seperti di wilayah aglomerasi,” terang Emil.
Ia menegaskan, di wilayah 3T tidak ada batasan minimal penerima manfaat. “Semua anak harus terjangkau. Tidak bisa dibatasi hanya karena jumlahnya sedikit,” katanya.
Selain aspek layanan, perhatian juga diarahkan pada rantai pasok bahan pangan. Emil mengungkapkan, skema distribusi tengah disempurnakan bersama Kementerian Koordinator Pangan dan Badan Pangan agar lebih terintegrasi.
Ke depan, distribusi bahan baku MBG diharapkan terhubung dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai jembatan antara petani dan program MBG. Langkah ini diharapkan mampu menyerap produksi lokal sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya memprioritaskan bahan pangan lokal. Dalam rapat, sempat muncul aspirasi dari daerah agar pembelian bahan baku tidak justru berasal dari luar wilayah. Emil menegaskan, sesuai regulasi yang ada, dominasi barang impor dalam program MBG harus dihindari.
“Kalau ada yang tidak sinkron, itu akan kita komunikasikan dengan BGN untuk langkah korektif,” tegasnya.
Meski mengakui program ini belum sepenuhnya sempurna, Emil menilai perkembangan MBG di Jawa Timur menunjukkan arah positif. Dengan capaian operasional tertinggi dan sistem pengawasan di atas rata-rata nasional, Pemprov optimistis kualitas layanan akan semakin meningkat.
“Kita mungkin belum perfect, tetapi upaya kita adalah memperluas jangkauan sekaligus memastikan kualitas tetap terjaga. Itu yang menjadi komitmen bersama,” pungkasnya.
Program MBG di Jawa Timur kini tidak hanya menjadi proyek distribusi makanan, melainkan sebuah sistem terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas lokal, dengan satu tujuan: memastikan generasi muda tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing. (KN01)