Sekretaris Bappeda Jawa Timur, Andhika P. Herlambang (kiri).
Surabaya (mediakorannusantara) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus menggali potensi ekonomi di berbagai daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu strategi yang dilakukan adalah menggeser pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang selama ini terkonsentrasi di wilayah utara ke selatan.
Langkah ini diperkuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim dengan memaksimalkan potensi ekonomi, sumber daya manusia (SDM), serta sumber daya alam (SDA).
Sekretaris Bappeda Jawa Timur, Andhika P. Herlambang, menegaskan bahwa penguatan ekonomi wilayah selatan menjadi prioritas pembangunan ke depan. Menurutnya, wilayah selatan Jatim memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
“Terus meningkatkan potensi yang ada, seperti mengungkit di wilayah selatan. Mulai Banyuwangi sampai Pacitan 20,37 persen. Sedangkan Madura 3,2 persen,” ujar Andhika dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar pada Selasa (25/3/2025).
Andhika menjelaskan bahwa Pemprov Jatim ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada wilayah utara, tetapi juga merata ke selatan. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur memasukkan pengembangan jalur pantai selatan (Pansela) sebagai bagian dari strategi utama untuk mendorong roda perekonomian.
“Jadi di RPJMD Jatim bagian dari jalur pantai selatan (pansela) Jawa Timur didorong untuk menumbuhkan roda perekonomian,” tegas dia.
Selain menggeser pusat pertumbuhan ekonomi ke selatan, Pemprov Jatim juga berupaya mengoptimalkan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Untuk itu, forum diskusi yang melibatkan wartawan kelompok kerja (Pokja) Pemprov Jatim ini menyoroti pentingnya peran BUMD dalam meningkatkan PAD. Terutama di tengah berkurangnya pendapatan daerah akibat perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor (PKB) oleh pemerintah pusat.
Andhika menekankan bahwa pengelola BUMD Jawa Timur dan anak perusahaannya harus lebih inovatif dalam menggali peluang ekonomi baru.
“Bappeda Pemprov Jatim berharap pengelola BUMD lebih mampu berkreasi sehingga bisa banyak menggali potensi ekonomi,” tegasnya.
Selain pengembangan ekonomi di darat, Pemprov Jatim juga mendorong kebijakan untuk memperkuat kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya laut.
Saat ini, wilayah laut 0-12 mil masih berada di bawah kendali pemerintah pusat, meski secara administratif menjadi bagian dari kewenangan provinsi. “Kami sedang berupaya ada beberapa wilayah khusus bisa dikelola provinsi,” ungkap Andhika.
Dengan adanya kewenangan yang lebih luas, Pemprov Jatim berharap dapat mengoptimalkan potensi kelautan sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah.
Seluruh strategi ini sejalan dengan visi pembangunan daerah Jawa Timur, di antaranya mencakup peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan menuju 0% hingga pengurangan ketimpangan. (KN01)