Surabaya (KN) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mendukung program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jatim dalam menyukseskan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) 2013. Caranya, Pemprov Jatim menyiapkan sejumlah program dalam mengatasi kemiskinan di Jatim seperti program jalin kesra maupun program lainnya. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Rasiyo, saat Rakerda bertemakan Dengan Komitmen Bersama, Kita Percepat Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana menuju Pencapaian MDGs 2015, di Hotel Garden Palace Surabaya, Selasa (12/2/2013) mengatakan, program kependudukan itu bagian secara menyeluruh program pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. Pertama yang dilakukan pengentasan kemiskinan yang dimungkinkan tidak memahami tentang keluarga berencana.
“Kalau orang-orang pendidikan kalangan menengah ke atas paling tidak lulusan SLTP tentunya pemahamannya tentang KB lebih jauh daripada dengan pemahaman mereka (masyarakat miskin) yang pendidikan masih rendah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pada tahun 2010 lalu jumlah orang miskin di Jatim sebanyak 3.079.822 rumah tangga. Jika setiap rumah tangga miskin ini memiliki tiga hingga empat anak maka jumlah orang miskin cukup besar bisa mencapai 12 juta jiwa. “Pengaruhnya sangat luar biasa terhadap jumlah penduduk Jatim,” katanya.
Rasiyo menuturkan, kalau laju pertumbuhan serta angka harapan hidup itu sebenarnya akumulasi saja. Tentunya yang paling berperan dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten/kota. “Mari kita gerakkan kelompok lembaga sosial masyarakatnya, PKKnya, Dharma Wanita dan semua organisasi yang ada di daerah itu bersama membangun kependudukan melalui Keluarga Berencana (KB),” paparnya.
Dia menambahkan, pembangunan daerah akan bermanfaat jika diimbangi dengan jumlah penduduk yang tidak besar. Sebaliknya, jika jumlah penduduk tidak mampu dibendung atau berjumlah besar maka pembangunan yang ada di daerah itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat sebab kesejahteraannya tidak merata.
“Maka dari itu melalui Rakerda ini dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan kependudukan yang terjadi tahun lalu serta meningkatkan program KB guna mengatasi permasalahan kependudukan,” paparnya. (rif)