KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

SKPD Pemprov Jatim Diminta Antisipasi Bencana Banjir dan tanah Longsor

Surabaya (KN) – DPRD Jawa Timur meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang memiliki tanggung jawab soal antisipasi bencana banjir dan tanah longsor supaya bersiap. Persiapan ini dilakukan menjelang memasuki musim penghujan yang diperkirakan mulai pada awal November 2013.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan, Jumat (25/10/2013) mengatakan, setidaknya terdapat 453 desa yang rawan bencana banjir di seluruh Jatim. Untuk itu pihaknya mendesak kepada Dinas Pengairan supaya melakukan langkah antisipasi agar bencana banjir tahunan bisa diminimalisasi.

“Jumlah desa yang rawan banjir memang hanya 453 desa atau lebih kecil dibanding jumlah desa yang rawan bencana kekeringan sebanyak 850 desa se Jatim.Kendati demikian, pemerintah harus melakukan antisipasi,” ujarnya.

Ia menjelasakan, 453 desa yang rawan banjir itu tersebar di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas seperti Malang, Kediri, Mojokerto dan wilayah DAS Bengawan Solo seperti Bojonegoro, Lamongan, Tuban hingga Gresik. Sedangkan untuk wilayah Timur wilayah yang rawan adalah Lumajang, Jember, Situbondo, Probolinggo dan Pasuruan.

“Kalau jumlah desa yang rawan banjir memang hanya 453 desa atau lebih kecil dibanding jumlah wilayah yang rawan kekeringan. Tetapi memang harus diantisipasi jangan sampai nanti masyarakat malah semakin kesulitan,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta kepada pihak dinas terkait melakukan normalisasi sungai atau kali yang ada di Jatim, seperti sungai Bengawan Solo, Sampeyan, Kemuning, maupun Brantas. Karena selama setahun hampir semua sungai atau kali pasti mengalami pendangkalan. “Normalisasi sungai dan kali itu yang paling utama adalah dibagian hulu, agar aliran air menuju laut tidak mengalami hambatan,” jelasnya.

Selain upaya antisipasi jangka panjang, pihaknya juga meminta dilakukan antisipasi jangka pendek, seperti melakukan perbaikan tanggul dan waduk, serta pembangunan embung untuk menampung luapan air hujan.

Khusus di daerah-daerah pegunungan dan perbukitan yang rawan bencana longsor di musim penghujan, Irwan meminta supaya dinas terkait juga melakukan langkah antisipasi.

“Antisipasi bahaya longsor adalah dengan melakukan reboisasi dan pembangunan plengsengan di pinggir tebing yang rawan longsor,” paparnya. (rif)

Related posts

Suryadharma Ali : Amandemen UU Pemilu Bunuh Partai Kecil

kornus

Pemerintah Tunda Salurkan DAU Mei 2020 untuk beberapa aerah

Keluhkan Kebijakan Sepihak Direkssi PD Pasar, Kumpulan Pedagang Pasar di Surabaya Mengadu Ke Dewan

kornus