Jakarta, mediakorannusantara.com – Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan skema untuk memanfaatkan lahan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan aset-aset rampasan negara sebagai lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat.
Proses persiapan ini, menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, sudah memasuki tahap koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bank Tanah.
“Kemenkeu sudah mempersiapkan bagaimana proses-prosesnya disinergikan dengan Bank Tanah. Ini bagian dari diskusi kami,” kata Maruarar, yang akrab disapa Ara, di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu malam.
Maruarar berharap hasil dari koordinasi ini dapat segera diumumkan, sehingga lahan dan aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dapat segera digunakan untuk program perumahan rakyat.
“Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami bisa membuat langkah nyata untuk memanfaatkan aset-aset dari bekas korupsi dan sebagainya yang ada di Kementerian Keuangan untuk perumahan rakyat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban membenarkan adanya sinergi dengan Bank Tanah. Hasil koordinasi ini akan menjadi acuan bagi Kementerian PKP dalam menyusun rencana eksekusi, termasuk untuk program perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Terkait pemanfaatan aset rampasan negara, Rionald yang akrab disapa Rio, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu daftar aset potensial dan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.
“Untuk yang sifatnya rampasan negara, kami akan menunggu daftarnya dan kami berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung,” jelas Rio.( wa/ar)