Surabaya (mediakorannusantara.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur menuntaskan tahapan usulan komisi-komisi dalam Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2023.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Anggota Banggar DPRD Jawa Timur, Samwil di Gedung DPRD Jatim, Selasa (19/9/2023) sore.
“Rapat Banggar telah merampungkan usulan-usulan dari komisi-komisi, yang ada di DPRD Jawa Timur, sudah rampung dan selesai tuntas. Mulai dari komisi A hingga Komisi E,” kata Samwil.
Menurut dia, pembahasan P-APBD Jatim 2023 ini berlangsung lancar. Artinya tidak ada kendala dalam sidang pembahasan tersebut. Bahkan, Samwil menyebut, jika pembahasan kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
“Dulu usulan komisi, komisi apa SKPD-nya, hanya menyampaikan ke komisi, tetapi setelah diperjuangkan di komisi banyak yang tidak sesuai atau hilang. Namun sekarang usulan-usulan komisi yang melalui rapat paripurna sudah diperjuangkan oleh masing-masing anggota Banggar,” ungkap dia.
“Pimpinan dan anggota banggar menjadi sebuah catatan dan rekomendasi dari keputusan Banggar hari ini. Jadi diakomodir,” lanjut dia.
Pada intinya, politisi Partai Demokrat itu menegaskan, bahwa usulan komisi-komisi yang disampaikan melalui rapat pembahasan itu sudah diakomodir seluruhnya. Karenanya, ia juga berharap, P-APBD Jatim 2023 bisa segera disahkan pada akhir September.
“Saya berharap nanti Banggar bisa menyelesaikan sesuai schedule di akhir September selesai untuk P-APBD tahun 2023,” harapnya.
Pengesahan itu diharapkannya agar program untuk rakyat tidak lagi mengalami kemunduran. Selain itu pula, program-program untuk rakyat pada P-APBD 2023, juga diharapkan sesuai dengan schedule eksekutif.
“Jadi nanti bulan 11 (November), 12 (Desember) sudah selesai dalam pembahasan dan nanti bulan 11 kita membahas KUA untuk itu, untuk tahun 2024,” ucapnya.
Di samping itu, Samwil juga menerangkan bahwa ada banyak program prioritas yang telah diusulkan oleh masing-masing komisi DPRD Jatim. Di antaranya, Komisi A terkait dengan tenaga kerja dan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kemudian dari Komisi B ini juga kita fokuskan pada kebakaran hutan dan pembelian PCR untuk hewan ternak, ketika kita kemarin mengalami penyakit PMK,” bebernya.
Tidak hanya itu, Samwil menyebut bahwa penanganan soal kekeringan, antisipasi kebakaran hingga air bersih juga tak luput menjadi salah prioritas yang diusulkan oleh komisi. “Untuk menjaga hutan, termasuk antisipasi kebakaran. Dan (usulan soal) air bersih juga pasti,” tambahnya.
Namun demikian, Samwil memastikan, bahwa yang menjadi signifikan dalam pembahasan P-APBD sekarang ini adalah Banggar sangat berperan penting. Apabila dulu rekomendasi usulan komisi hanya akan ditampung, namun sekarang sebaliknya.
“Sekarang bukan begitu modelnya, jadi Banggar sudah ada kemajuan. Rekomendasi itu menjadi sebuah keputusan dari Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) setuju,” sebutnya.
“Memang yang paling banyak (usulan) dari Komisi E, karena programnya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (KN01)