KORAN NUSANTARA
indeks Surabaya

Pembagian Raskin Di Surabaya Terancam Kacau

Surabaya (KN) – Program bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) di Surabaya untuk bulan Mei hingga Desember 2012 terancam kacau. Sebab, dalam rentang waktu tersebut pemerintah pusat  menggunakan data keluarga miskin (gakin) yang berbeda, yaitu hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011.

Berdasarkan surat dari Kementerian Sosial yang diterima Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (Bapemas KB) Kota Surabaya, data gakin yang akan diberlakukan dari pada bulan Mei hingga Desember 2012 menggunakan data survei BPS tahun 2011. Sedangkan sebelumnnya, yakni dari Januari-April masih menggunakan data survei BPS tahun 2008.

Problemnya, hingga sekarang pemerintah pusat belum mengeluarkan berapa jumlah keluarga miskin (gakin) yang bakal mendapatkan raskin di periode tersebut. Apalagi jika terdapat perbedaan data, dikhawatirkan akan muncul gejolak. “Memang dalam rentang waktu setahun ini, data raskin mengacu survei BPS tahun 2008 dan survei BPS tahun 2011. Ini berdasarkan surat dari Kementerian Sosial (Kemensos) beberapa waktu lalu,” jelas Antiek Sugiarti, Kepala Bapemas Kota Surabaya, Senin (19/3).

Ia menjelaskan, kalau memakai data BPS 2008, penerima beras raskin di Surabaya mencapai 110.117. Tiap kepala keluarga (KK) bisa menerima 5 kilogram (kg) dengan harga Rp 1.600 per kg. Sedangkan untuk data survei BPS tahun 2011 hingga sekarang pihaknya belum mengetahui secara pasti. Pasalnya, pemerintah pusat belum juga memberikan data pada Pemkot Surabaya. “Bisa saja data gakin yang terbaru ini tetap jumlahnya, namun juga bisa berkurang,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan beras raskin sendiri memiliki arti besar bagi warga miskin untuk menyambung hidup mereka. Kondisi itu tentunya membawa efek domino pada warga miskin di Surabaya. Sebab, perubahan data bisa membawa perselisihan dan pertentangan di tingkat masyarakat karena kemungkinan jumlah data  2008 dengan data 2011 akan berbeda.

Yang menjadi masalah nanti, lanjut Antiek, jika jumlah gakin yang berhak mendapatkan raskin itu ternyata berkurang, tentu akan menjadi pekerjaan rumah bagi Bapemas. Pihaknya akan dituntut untuk memberikan penjelasan pada masyarakat, terutama mereka yang kini tidak mendapatkan jatah raskin lagi.

“Jika jumlahnya gakin pada data survie 2011 berkurang tidak masalah, karena pasti ada sisa raskinnya. Tapi, kalau data raskin sama atau lebih dari hasil survei 2008, maka ini akan membuat kami kelabakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, kebijakan pemerintah ini jelas bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Seharusnya, hasil survei tahun 2011 itu bisa dilaksanakan awal tahun 2012, namun kenyataannya diberlakukan  pertengahan tahun. “Jika datanya berubah dan jumlah berasnya menjadi  berkurang maka akan menjadi masalah besar. Apalagi, ke depan jumlah gakin penerima raskin bakal semakin bertambah karena adanya kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Sejalan dengan itu pihaknya berharap Pemkot Surabaya berhati-hati dalam melaksanakan pembagian raskin yang mengacu pada survei tahun 2008. Jika memang berasnya nanti berkurang, maka Pemkot harus bertanggung jawab dengan memberi subsidi raskin pada mereka. (anto)

 

Foto : Ilustrasi raskin

Related posts

Kasad Periksa Kesiapan Jajaran Kodam V/Brawijaya Jelang HUT TNI 2014

kornus

Pemkot Surabaya Pastikan Seluruh ASN Sudah Keluar Rusun

kornus

Solidaritas Wartawan Surabaya Gelar Aksi Demo

kornus