Surabaya (KN) – Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat (7/11/2014) sore, menggelar dialog terbuka dengan pedagang Pasar Turi. Dalam kesempatan tersebut, walikota ingin mendengarkan secara langsung keluhan dan keinginan dari para pedagang.Salah satu pedagang Pasar Turi, H. Syukur meminta agar pemerintah kota tidak menunda rencana pengambil alihan Pasar Turi. Menurut dia, pedagang sudah siap dengan segela konsekuensi hukum jika kontrak pasar turi nanti diputus.
“Jangan ada tunda-tunda lagi seperti kemarin. Kalau bisa dalam pertemuan ini sudah ada keputusan untuk putus kontrak dengan investor,” tegas H. Syukur.
Dia menjelaskan, ada beberapa alasan kenapa walikota harus bersikap tegas terhadap investor PT. Gala Bumi Perkasa (GBP). Dianataranya, pedagang sering diminta pungutan-pungutan yang tidak jelas. Padahal, hingga sekarang stan yang dimiliki pedagang belum siap dioperasikan.
“Investor menjadikan pedagang seperti sapi perah. Buktinya, pedagang tetap dibebani biaya seperti pemasangan plafon sebesar Rp7 juta per stan dan biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp10 juta per stan. Padahal, kami sudah membeli stan dengan harga antara Rp17juta hingga Rp25 juta per meter persegi,” keluhnya.
Tidak hanya itu, Syukur menyebut ada sejumlah pegawai di Pemkot Surabaya yang ‘main mata’ dengan investor. Hal ini diduga yang menjadi penyebab pemkot tidak bisa bersikap tegas terhadap investor.
Perwakilan Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Turi, H Taufik menambahkan, berdasarkan konsultasi dengan mantan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Yusril Ihza Mahendra, Yusril mengatakan bahwa Pasar Turi bisa diambilalih pengelolaan sekaligus pembangunannya oleh Pemkot Surabaya.
“Kita minta pemkot segera ambil alih. Kalau Pasar Turi tetap dipegang investor itu sama dengan padagang akan dijajah selama 20 tahu lebih oleh investor. Jika ada apa-apa kita siap di belakang bu wali. Kalau perlu kita bisa bersama-sama ke Pak Jokowi,” kata taufik engan lantang.
Suasana sedikit memanas ketika sejumlah pedagang meminta pada Kho Ping untuk ikut berbicara dihadapan walikota. Kho Ping yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pemulihan Pasca Kebakaran (TPPK) Pasar Turi ini diduga sebagai ‘tangan kanan’ investor.
Mendapat desakan dari sejumlah pedagang, Kho Ping tampak diam. Berulang kali dia melambaikan tangan pada walikota sebagai tanda dia tidak bersedia bicara. Tapi Risma sapaan akrab walikota Surabaya ini dengan tegas meminta Kho Ping untuk menyampaikan pendapatnya.
“Saya mendukung langkah dari bu wali kota. Apa yang disampaikan teman-teman sudah jelas semuanya. Saya ini murni pedagang dan berharap Pasar Turi selesai,” kata Kho Ping seraya mendapat sorakan dari pedagang yang lain.
Dihadapan para pedagang pasar Turi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, selama ini dirinya selalu memikirkan kondisi yang dialami pedagang Pasar Turi. Menurut dia, jika bukan karena mempertimbangkan nasib pedagang sudah dari dulu pihaknya memutus kontrak investor PT. Gala Bumi Perkasa (GBP). “Saya tahu dengan kondisi yang dialami pedagang,” ujar Tri Rismaharini, Jumat (7/11/2014).
Menurut Tri Rismaharaini, dirinya memberikan waktu dua pekan bagi pedagang untuk membuat tulisan terkait keinginan pedagang. Dimana masing-masing pemilik stan diharuskan membuat satu tulisan di atas kerta bermaterai.
Walikota juga menejelaskan, mengacu pada jumlah pedagang lama yan mencapai 3800, dirinya berharap surat yang masuk juga sebanyak itu. Dengan demikian, dirinya bisa tahu keinginan dari masing-masing pemilik stan terkait persoalan yang ada di Pasar Turi.
“Kalau misalnya satu pedagang punya 10 stan, maka dia harus membuat 10 surat juga. Ini biar jelas keinginan dari pedaang seperti apa,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihak Pemkot akan menyiapkan posko di lantai 1 Balai Kota yang terletak di Jl Taman Surya Surabaya. (anto)