Surabaya (KN) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) minta penutupan lokalisasi Dolly ditunda. Permintaan tersebut disampaikan setelah Komnas HAM melakukan dialog dengan warga Dolly, Kamis (12/6/2014).
Komisioner Komnas HAM Dianto Bahriadi datang ke lokalisasi Dolly untuk melihat sendiri keluhan yang disampaikan para mucikari, PSK dan warga Dolly. Menurutnya ada indikasi pelanggaran HAM pada proses penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak.
Ada tiga pelanggaran HAM yang dicatat Dianto Bahriadi. Menurutnya berdasar pengetahuannya, tiga pelanggaran tersebut adalah hak untuk mendapatkan penghidupan layak (ekonomi) dan pelanggaran hak masyarakat untuk mengakses informasi terkait rencana penutupan lokalisasi. Selain itu adanya intimidasi baik langsung maupun tidak langsung yang dirasakan warga Dolly.
Memang selama ini Pemkot Surabaya tak memberikan informasi detail terkait rencana teknis penutupan. Selain itu juga tak ada detail rencana pengalihan Dolly menjadi sentra bisnis. “Kalau saya melihat sudah ada pelanggaran HAM disini. Kita akan terus kawal proses ini sampai tuntas,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dianto menyatakan polisi bisa dituding melanggar HAM jika pada penutupan Dolly 18 Juni 2014 nanti melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap warga.
“Jika saat penutupan nanti ada pemaksaan dan kekerasan, itu juga kategori pelanggaran HAM yang ditujukan kepada petugas pelaksana baik itu Satpol PP maupun pihak kepolisian,” pungkasnya. (anto)