KORAN NUSANTARA
indeks Surabaya

Pantau Kuota 1 Persen, GP Ansor Surabaya Buka Posko Pengaduan PPDB

Surabaya (KN) – Gerakan Pemuda Ansor Surabaya siap membuka posko pengaduan terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2012 Kota Surabaya. Pasalnya, kuota 1 persen untuk siswa dari luar Surabaya tak ber-KK, ditengarai akan rentan permainan.

Ketua GP Ansor Surabaya, Asrori menegaskan, pemantauan untuk kuota 1% itu memang lemah. Pasalnya yang memiliki kewenangan menentukan kuota itu masuk di suatu sekolah adalah sekolah itu sendiri alias Kepala Sekolahnya.

“Bisa saja kuota itu dipermainkan alias diperjual belikan. Misalnya, kuota itu sebenarnya sudah terpenuhi, namun bisa saja dikatakan tak terpenuhi. Dengan begitu, maka ada yang bisa mengisinya karena hal itu atas kebijakan kepala sekolah.

Yang jelas, kuota 1 persen ini jika disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya, berupa perebutan bangku kosong atau cadangan. Siapa yang bisa tahu, seorang siswa di suatu sekolah, benar-benar telah memenuhi kuota 1 persen tersebut?” ungkap Asrori. Walau hanya 1persen di tiap sekolah, jumlahnya cukup besar jika dikumpulkan untuk se-Surabaya.

Di Surabaya ada SMP, SMA atau SMK, berapa siswa yang benar-benar masuk kuota 1 persen ? “Tidak ada yang tahu. Misalnya, di sebuah SMA, hanya ada kuota 4 kursi bagi warga luar Kota Surabaya. Siapa yang tahu jika empat anak itu benar-benar terseleksi dari perebutan 1 persen. Apa ini tidak rentan dimainkan? Karena itu, Ansor siap mengawalnya,” kata Asrori. Dia juga menyebutkan permasalahan lain dalam PPDB 2012.

Ada kuota 5 persen untuk anak dari keluarga miskin atau disebut mitra warga. Asrori mengatakan, saat pengumuman jatah untuk mitra warga di sekolah-sekolah, ada beberapa orang tua yang protes. Mereka mengaku benar-benar dari keluarga miskin, tapi anak mereka tak bisa masuk ke sebuah sekolah di Surabaya.

“Para orang tua itu protes lantaran pengumuman itu hanya menyebutkan nama dan hasil Unas bagi anak dari keluarga miskin. Sementara dalam pengumuman itu tak disebutkan kriteria asal anak dari keluarga miskin tersebut. Dengan begitu, sekolah juga kami nilai tak transparan dalam hal menentukan seorang anak itu benar-benar dari keluarga miskin atau tidak,” papar Asrori. (Jack)

Related posts

Kasum TNI Dampingi Wapres RI Jusuf Kalla Tinjau Mako Paspampres

kornus

Rini Soemarno: Kementerian BUMN Akan Hilang Jadi Seperti Super Holding

redaksi

Kalaksa BPBD Jatim Imbau Masyarakat Waspadai Terjadinya Potensi Bencana Kekeringan dan Tanah Longsor

kornus