Nganjuk – Komisi D D DPRD Jawa Timur inspeksi mendadak (sidak) mendatangi Smartcard di Terminal Anjuk Ladang Nganjuk pasca diresmikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada 29 September 2021 lalu.
Ketua Komisi D DPRD Jatim dr Agung Mulyono saat memimpin sidak ke Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Selasa (28/12/2021)
Sidak Komisi D DPRD Jatim ke Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk ini dipimpin oleh ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, diikuti oleh sejumlah anggota omisi D lainnya pada, Selasa (28/12/2021) kemarin.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan saat dikonfirmasi, Rabu (29/12/2021) mengatakan, Komisi D ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan penggunaan Smartcard di terminal tipe B tersebut. Dan hasilnya Komisi D menemukan sistem Smartcard di terminal tersebut tenyata hanya sebatas pada pendataan keluar masuknya bus saja, belum pada sistem pembayaran Cashless secara elektronik atau e payment seperti yang diharapkan.
“Ini kan baru sekitar tiga bulanan (dicanangkan). Kami ingin tahu seperti apa perkembangannya. Memang harus ada pembenahan dan peningkatan. Kami lihat butuh sosialisasi agar stakeholder memahami apa itu Smartcard, keuntungan dan kemudahannya apa. Sebab di lapangan masih terlihat sebatas memudahkan pendataan secara komputerisasi saja untuk mengganti pendataan secara manual atau paperless bus yang masuk keluar terminal. Jadi sekedar tahu bus ini masuk terminal atau tidak, kalau tidak masuk berarti bus tersebut ambil penumpang di luar terminal. Belum seperti yang menjadi harapan yang ditargetkan, menjadi kartu yang bisa digunakan untuk pembayaran elektronik di terminal, baik penumpang maupun sopir. Ini masih sederhanalah,” ungkap anggota Komisi D DPRDjatim dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Meski mengaku kecewa, namun Komisi D sangat memahami kenapa perkembangannya masih lambat. Namun program ini tetap harus diapresiasi sebagai lompatan yang bagus,
“Kami tetap sangat mengapresiasi dengan semangat yang dicanangkan oleh Dishub Jatim untuk memudahkan pendataan termasuk kemudahan pembayaran di terminal. Kami tetap berharap ini bisa dikembangkan ke terminal tipe B yang menjadi kewenangan Pemprov se Jatim dengan Smartcard ini, maka data bisa terkoneksi di setiap terminal dengan Smartcard dan cashless. Dan disetiap terminal ini pembayaran bisa menyesuaikan dengan perkembangan di era digital dengan e money,” harapnya.
Komisi D juga akan melakukan evaluasi termasuk kebutuhan anggaran agar program ini bisa dinikmati kemudahannya oleh Masyarakat. Selain soal Smartcard, Komisi D juga mengaku prihatin karena ternyata hampir semua terminal di Jawa Timur penumpang pengguna Bus umum mengalami penurunan. “Ini hampir dialami semua terminal karena jumlah penumpang yang semakin sedikit, karena menggunakan moda transportasi lain atau kendaraan pribadi,” ungkapnya.
Apalagi keberadaan tol panjang, kata Martin, masih belum terintegrasi secara langsung ke terminal Bus. “Sudah waktunya dipikir adanya terminal pengumpan, atau terminal yang terintegrasi dengan tol panjang. banyak masyarakat yang senang kalau bisa terintegrasi dengan tol,” tandasnya.
Martin menambahkan, Komisi D akan terus memantau program ini termasuk berbagai fasilitas di terminal yang menjadi kewenangan Pemprov, agar masyarakat lebih memilih moda transportasi Bus baik itu AKDP (Antar kota Dalam Provinsi) atau AKAP (Antar Kota Antar Provinsi),
“Program yang bagus ini jangan sampai gagal, kami ingin ini terus ada progresnya. Sehingga visi dan misinya agar untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di era digital yang terus berkembang, dengan akselerasi tinggi melalui inovasi berbasis teknologi informasi. Sekaligus sebagai upaya penunjang optimalisasi kinerja angkutan jalan di Jawa Timur benar benar terwujud,” harapnya.
Menurutnya, transformasi digital bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan sistem uang elektronik. Terutama sebagai proses transaksi di semua sektor. Seperti untuk mengetahui tarif bis, jam keberangkatan, tujuan dan jumlah penumpang dalam bis AKDP. (KN01)