Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, H. Nasih Aschal ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara maraton bersama sembilan anak perusahaan PWU di Kota Batu, Kamis (18/12/2025) petang.
Kota Batu (mediakorannusantara.com) – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur, H. Nasih Aschal (Ra Nasih), menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya pada hubungan antara holding dan anak perusahaan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim.
Hal itu disampaikan Ra Nasih usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara maraton bersama sembilan anak perusahaan PWU di Kota Batu, Kamis (18/12/2025) petang.
“Hari kita panggil PWU dengan anak perusahaannya dan secara umum kita masih belum bisa menyampaikan seperti apa progres daripada BUMD, holding dan anak perusahaannya,” ujar Ra Nasih.
Menurut Ra Nasih, Pansus masih perlu melakukan pendalaman dan kajian lebih lanjut sebelum menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Ia menyebut, salah satu temuan awal adalah adanya ketidaksinkronan antara holding dan anak perusahaan.
“Karena memang sekali lagi ini perlu terus kita lakukan pendalaman, perlu kita lakukan kajian-kajian. Tetapi prinsipnya memang hari ini boleh dibilang antara holding dengan anak perusahaan terkadang juga memang masih ada ketidaksinkronan,” katanya.
Ia mencontohkan ketidaksinkronan tersebut terlihat dalam pengelolaan aset. Idealnya, kata dia, holding memberikan perhatian lebih kepada anak perusahaan.
“Terutama dalam hal misalkan contoh tentang bicara tentang aset. Jadi sebagai holding memang idealnya dia ada untuk memberikan perhatian lebihnya kepada anak perusahaan,” ucapnya.
Namun, karena PWU merupakan badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, tuntutan pencapaian profit juga tinggi. Kondisi ini, menurut Ra Nasih, harus dikaji lebih dalam agar rekomendasi yang diberikan benar-benar bersifat konstruktif.
“Tetapi karena memang ini usaha yang profit oriented sehingga tuntutan untuk mendapatkan profit itu juga tinggi. Tetapi lagi-lagi bahwa kita harus melakukan pendalaman lebih jauh, sehingga ketika nanti kita akan memberikan rekomendasi, maka sifatnya adalah pembenahan,” jelasnya.
Ia menegaskan, rekomendasi Pansus nantinya diarahkan pada perbaikan dan pengembangan BUMD di Jawa Timur.
“Sifatnya adalah perbaikan, sifatnya adalah bagaimana untuk bisa mengembangkan keberadaan dari BUMD-BUMD kita,” imbuhnya.
Terkait harapan ke depan, Ra Nasih menekankan agar PWU tidak hanya bekerja secara profesional, tetapi juga memiliki kepedulian sosial.
“Harapannya kepada PWU tentu dia tidak hanya sekadar bekerja secara profesional tetapi ada kepentingan sosial juga,” katanya.
Menurutnya, keberadaan BUMD tidak hanya ditargetkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat, termasuk membuka lapangan pekerjaan.
“Karena kita berbicara bahwa BUMD ini kita targetkan untuk bagaimana PAD-nya semakin meningkat. Kemudian secara sosial tentu keberadaan BUMD ini juga sangat penting memberikan peluang kerja di masyarakat,” ujar Ra Nasih.
Mengenai masa kerja Pansus, ia menyebut belum ditentukan secara pasti, meski secara ideal biasanya berlangsung selama enam bulan.
“Kita belum menentukan kerja kita. Kalau idealnya biasanya Pansus 6 bulan, tetapi kita masih terus (berusaha). Satu persatu kita bedah supaya ketika kita melihat ada persoalan mulai dari hulu sampai hilirnya selesai,” jelasnya.
Ra Nasih juga menegaskan bahwa rekomendasi Pansus bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh pihak terkait.
“Ya tentu rekomendasi Pansus akan sangat mengikat. Karena pansus ini sedari awal memang mendapatkan sorotan kuat dari publik, dari masyarakat. Kita ingin justru dengan tersorot seperti itu maka kinerja itu bisa lebih optimal,” pungkas Nasih. (KN01)