Surabaya (KN) – Pemprov Jatim meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan tiga lebih (3L) yakni lebih murah harganya, lebih baik kualitasnya, dan lebih cepat distribusinya. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semuanya, sehingga P3DN dapat ditingkatkan dengan baik.“Lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat menjadi strategi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Efisiensi dan kualitas barang juga harus dijaga. Kalau tidak lebih murah, lebih, cepat, dan lebih baik kualitasnya, kita akan kalah. Ini juga merupakan perlindungan konsumen,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo saat menjadi narasumber Forum Komunikasi Menteri Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait bertema “Pembangunan Industri ke depan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)” di Grand City Convex Surabaya, Kamis (6/8/2015) siang.
Ia mengatakan, peningkatan P3DN merupakan salah satu kebijakan strategis yang mampu mendorong pemberdayaan industri nasional. Upaya tersebut perlu dilakukan seiring terjadinya globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia yang membawa dinamika perubahan dan dampak cukup luas bagi perekonomian nasional, terutama dengan makin bebasnya aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja.
Selain 3L, peningkatan P3DN perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pembiayaan lebih murah dalam industri khususnya IKM dan UMKM, kemudian baru bisa menghasilkan daya saing yang lebih baik.
“Tugas penting yang harus dilaksanakan adalah bagaimana pihak pemerintah mampu mendorong masyarakat untuk memiliki rasa cinta produk dalam negeri,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga memaparkan kondisi perekonomian dan perindustrian di Jatim. Pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,22 persen di atas ekonomi nasional yang mencapai 4,70 persen. Industri berperan sebagai penyumbang PDRB Jatim, serta penting menjadi bagian strategi pasar yang baik di Jatim.
Di Jatim, industri tumbuh sebanyak 5,30 persen pada triwulan II tahun 2015. Kontribusi perindustrian dan perdagangan di Jatim mencapai 46,89 persen (industri 29,45 persen dan perdagangan, hotel dan restoran 17,44 persen) terhadap PDRB Jatim. Sedangkan kontribusi industri di Jatim mencapai 20,6 persen terhadap nasional.
“Kita harus menjaga sektor industri sebagai penggerak ekonomi Jatim dan nasional. Industri menjadi bagian yang harus dimasukkan dalam strategi pasar. Oleh sebab itu, posisi perindustrian di Jatim mencapai 29,45 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, pembinaan industri kecil menengah (IKM) Jatim juga terus dilakukan secara paripurna mulai dari bahan baku, pengolahan, produk jadi, hingga pemasaran. Untuk bahan baku, pemerintah memberikan bantuan bahan baku (stimulant) kepada IKM).
Pada proses pengolahan terdapat pemberian bantuan alat, peningkatan kapasitas teknologi, bimbingan standarisasi (ISO, GMP), peningkatan kualitas SDM (pelatihan teknik dan manajerial), serta pendampingan). Untuk produk jadi, pemerintah memberikan perlindungan berupa HKI dan sertifikasi (sertifikat halal, batik mark, ataupun SNI).
Pada proses pemasaran, Pemprov Jatim memberikan pembinaan terhadap packaging dan pemberian barcode. Setelah itu, pemerintah juga memfasilitasi promosi dalam dan luar negeri, memberikan info pasar, temu bisnis yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, serta pelatihan ekspor.
“Bimbingan teknis peningkatan keterampilan SDM pada aspek teknis dan manajemen produksi dilakukan. Begitu juga dengan pelatihan peningkatan pengetahuan teknologi produksi yang antara lain bahan baku, teknologi proses dan finishing produk,” imbuhnya. (yo)