Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo optimis Jatim mampu menjadi proyek percontohan (pilot project) pembangunan ekonomi syariah di tingkat nasional.Alasannya karena perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jatim sanga tpositif, dimana sampai Oktober 2018, pertumbuhan credits yariah di Jatim mencapai 12,38 persen dalams atu masa tahunan atau secara year over year (y o y). Pertumbuhan itu lebih tinggi dari kredit konvensional yang hanya mencapai 10,9 persen dalam periode yang sama.
“Kemudian dari sisi aset, perbankan syariah di Jatim mampu tumbuh 16,14 persen, ini lebih tinggi daripertumbuhan perbankan konvensional,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo di acara Pembukaan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 5th Tahun 2018, dengan tema “The First Integrated Platform of Islamic Economy for Global Competitiveness” di Grand City Mall Surabaya, Selasa (11/12/2018) malam.
Pakde Karwo mengatakan, perkembangan positif tersebut juga didukung besarnya potensi pasar keuangan syariah di Jatim. Sebab, dari total 39.500.952 penduduk di Jatim, sebanyak 97,80 persen-nya adalah penduduk muslim. “Jadi kami optimis, Jatim akan menjadi provinsi yang menyambut dengan baik dan semakin maju dengan perekonomian syariah,” katanya.
Potensi berikutnya, ujar gubernur yang telah memimpin Jatim selama dua periode ini, adalah Jatim memiliki jaringan Pondok Pesantren (Ponpes) yang besar. Dimana terdapat sebanyak 6.003 Ponpes yang tersebar diseluruh Jatim, serta jumlah santri yang terbanyak di Indonesia, khususnya untuk pendidikan Diniyah Salafiyah.
Gubernur kelahiran Madiun ini menambahkan, pemerintah terus memberikan fasilitas dan dorongan untuk menumbuhkan perekonomian syariah di Jatim. Salah satu upayanya, menjalin kerjasma dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk membentuk Satgas Akselerasi Ekonomi Syariah. Kerjasama tersebut telah dituangkan dalam Pergub No. 188/600/KPTS/013/2016.
Satgas tersebut, lanjut Pakde Karwo, bertugas untuk mengembangkan dan mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif, terpadu, dan didukung oleh berbagai stakeholder ekonomi syariah. “Inisalahsatukomitmen kami untukmenjadikanJatimsebagai regional ekonomisyariahterbesar di Indonesia,” lanjutnya.
Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, upaya lainnya adalah dengan menerbitkan Perda untuk membentuk PT Bank Jatim Syariah. Perda tesebut sebagai dasar spin off dari Bank Jatim menjadi Bank Jatim Syariah. Harapannya, selains ebagai unit usaha syariah, juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah di Jatim.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam meng embangkan ekonomi dan keuangan syariah secara global. Alasannya, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 232,5 juta jiwa, atau sebesar 87,18 % dari total populasi penduduknya.
Dengan potensi itu, pemerintah melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang telah dirilis, terus berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi. “Untuk vokasi, maka kapasitas masyarakat dapat meningkat dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, jadi kita lebih siapun utuk melakukan transformasi ekonomi sebagai kunci dari perkembangan dan pembangunan ekonomi,” katanya.
Saat ini, lanjut Menko Darmin, area pengembangan ekonomi dan keuangansyariah di Indonesia tidak lagi fokus pada perbankan dan pasar keuangan syariah saja, namun menjadi lebih luas mencakup bidang lain dalam perekonomian. Diantaranya Industri halal, seperti halal food, Islamic fashion, halal pharmacy, Islamic tourism, kemudiansistempendidikan Islam, sepertisekolah Islam, pesantren, rumahtahfiz, dan dana sosial Islam, seperti dana zakat, waqaf, dan haji.
“Sektorriil mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan keuangan syariah, bukan hanya perbankan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis aru sekonomi Indonesia. Program pertamaadalahpengembanganberbagai unit usaha berpotensi pemanfaatan kerjasama antar pesantren.
Kedua, mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan virtual market produk usaha pesantren sekaligus business matching. Yang ketiga, yakni pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Standar Akuntansi Pesantren Indonesia) yang dapatdigunakan oleh setiap unit usaha pesantren. (KN04)
Foto : Dr.H.Soekarwo Gubernur Jatim Bersama Gubernur BI, Menkoperekonomian Buka Secara Bersama Acara ISEF Shari’a Fair 2018 Di GrandCity Mall Surabaya