Jakarta, mediakorannusantara.com -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan harus menjadi momentum refleksi nasional. Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi juga harus dimaknai sebagai amanat untuk memperkuat demokrasi, memberantas korupsi, dan memperkuat arah pembangunan bangsa melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Pernyataan ini disampaikan saat ia memimpin Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Muzani, korupsi bukan hanya kejahatan hukum, melainkan pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan. Ia menekankan pentingnya mengamalkan etika kehidupan berbangsa, seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001, yang meliputi perilaku politik jujur, pemerintahan bersih, dan hukum yang berkeadilan.
Terkait PPHN, Muzani menyampaikan bahwa rumusan awalnya telah selesai dan kini MPR mengundang seluruh elemen bangsa untuk memberikan masukan. PPHN dinilai penting sebagai panduan pembangunan jangka panjang yang terukur dan berkelanjutan, melewati pergantian pemerintahan.
Di panggung internasional, Muzani menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada kemanusiaan, mengedepankan dialog, dan mendukung penyelesaian damai konflik global, selaras dengan prinsip-prinsip Konferensi Asia Afrika.
Pernyataan MPR ini selaras dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto, terutama poin tentang memperkokoh demokrasi dan mempercepat pembangunan. Pemberantasan korupsi dan penguatan PPHN merupakan bagian integral dari upaya memastikan kebijakan negara berpihak pada rakyat dan berorientasi pada keberlanjutan.
Ahmad Muzani juga mengingatkan agar Hari Konstitusi yang jatuh pada 18 Agustus dimanfaatkan untuk meneguhkan komitmen dalam menjalankan UUD NRI 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini penting untuk memastikan arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan. ( Wa/infp)