Moeldoko dalam Webinar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), di Jakarta, Kamis, sebagaimana siaran pers yang diterima, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di pelabuhan sebagai etalase Indonesia dan pintu masuk utama perdagangan internasional ekspor-impor.
“Apabila tidak efektif dan efisien, apalagi koruptif, pelabuhan dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ujungnya, masyarakat dirugikan karena mendapat barang yang lebih mahal,” kata Moeldoko pula.
Dia menyampaikan istilah mafia pelabuhan kurang tepat diberikan atas tidak efektifnya kawasan pelabuhan.
Menurutnya, yang ada yakni mafia logistik, karena para oknum bermain dari sektor hulu hingga hilir.
“Kurang tepat kalau orang mengatakan ada mafia pelabuhan yang menyebabkan tidak efektif dan koruptif, yang tepat adalah mafia logistik, karena semua bermain dari hulu sampai hilir. Ini harus kita setop, lewat Stranas PK,” katanya pula.
Menurut laporan Bank Dunia tahun 2018, biaya logistik Indonesia sangat tinggi mencapai sekitar 23 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tingginya biaya logistik ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum sepenuhnya terintegrasi dan tumpang tindih, sehingga menjadi celah terjadinya praktik suap, pungli dan korupsi.
Melalui kerja tim Stranas PK, beberapa aksi reformasi pelabuhan yang telah diterapkan, di antaranya digitalisasi tata kelola pelabuhan melalui penggunaan aplikasi Phinisi yang datanya ter-interoperabilitas ke sistem Inaportnet.
Selain itu, perbaikan sistem trucking, single billing, dan bongkar muat untuk mempercepat waktu sandar (port stay) dan cargo stay juga telah dilakukan.
“Saya pikir aksi-aksi perbaikan tata kelola di 14 pelabuhan sudah berjalan dengan baik. Saya mendapat laporan bahwa port stay di beberapa pelabuhan seperti Belawan, Makassar, Ambon dan Tanjung Priok turun dari 3 hari menjadi 1 hari, selain itu proses bongkar muat yang kapasitas semula hanya 8-10 TEUs/crane per jam, menjadi 35-40 TEUs/crane per jam,” kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan capaian itu sejalan dengan arahan Presiden di dalam Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik. Dia berpesan agar berbagai penyederhanaan prosedur untuk reformasi pelabuhan harus terus berjalan dengan memanfaatkan sistem teknologi yang terintegrasi dan andal.
Selain itu, penguatan pengawasan dan layanan aduan pungli di pelabuhan harus diperkuat dan responsif, sehingga celah korupsi bisa ditekan sampai pada tahap minimal.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Stranas PK merupakan instrumen bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
Tim Stranas PK sendiri terdiri atas KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.