KORAN NUSANTARA
indeks Jatim

Merasa Tidak Nyaman Bekerja, PPK PU Bina Marga Jatim Mengundurkan Diri

PU JatimSurabaya (KN)- Dinas PU Bina Marga Jatimi kini krisis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jabatan setrategis itu tak lagi diminati. Akibatnya, pembangunan jalan di Jatim terhambat, sementara kondisi jalan di Jatim kini masih banyak yang perlu diperbaiki. Sehingga dibalik upaya pemeliharaan dan pembangunan ruas jalan terdapat kendala.
Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga Jatim, I Made Sukartha mengatakan, saat ini banyak PPK yang mengundurkan diri karena merasa tak nyaman dan mengaku bekerja di bawah tekanan. Artinya, selama ini proyek pegerjaan jalan selalu dipantau masyarakat dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang selalu mengkritisi apa yang dikerjakan pemerintah dibawah tanggung jawab PPK. Dalam kondisi itu, PPK selalu disalahkan dan jerih payahnya serasa tak berguna.
Kini jumlah PPK yang tersebar di seluruh Jatim tak lebih dari 20 orang. Untuk proyek peningkatan jalan yang menggunakan anggaran APBD hanya berjumlah 12 orang dan untuk proyek pengerjaan Jalur Lintas Selatan berjumlah tujuh orang serta satu orang PPK perencana dan pengawasan.
“PPK itu kan insinyur atau orang pintar yang memang bertugas sesuai bidang keahliannya. Karena sering dikritisi dan dianggap salah dan tidak becus oleh masyarakat, mereka rata-rata merasa tak nyaman dan banyak yang mengundurkan diri dan lari menjadi penjabat struktural,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/4).
Dengan adanya fenomena itu, kini banyak pegawai di PU Bina Marga yang menolak menjadi PPK. “Penolakan menjadi PPK itu lantaran lebih baik menjadi staf biasa, karena tanggung jawabnya lebih ringan dan tak terlalu berisiko. Sedangkan PPK kini banyak yang ingin pindah jadi pejabat struktural, karena risikonya yang juga tak sebesar PPK,” terangnya.
Ia menuturkan, selama ini apa yang dilakukan PPK tersebut telah maksimal dan pelaksanaannya pun disesuaikan dengan target dan besaran dana proyek yang ada. Lantaran dana yang minim, pelaksanaan pemeliharaan lebih dikuatkan pada sistem tambal. “Dana yang ada telah kami upayakan semaksimal mungkin, seperti moto yang kini gencar dicanangkan, yakni tiada hari tanpa menambal jalan, karena hanya itu yang kini bisa dilakukan,” kata I Made Sukartha.
Namun, selama ini keluhan dari masyarakat seperti dari LSM atas kerusakan jalan di Jatim, protesnya selalu ke Dinas PU Bina Marga Jatim. Artinya, pemahaman masyarakat terhadap status jalan masih kurang dan belum bisa membedakan mana jalan Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota, karena selama ini keluhan cenderung ke PU Bina Marga provinsi.
Sedangkan untuk jalan nasional di Jatim menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V , untuk jalan Kabupaten/Kota milik pemda setempat, dan jalan provinsi menjadi tanggung jawab PU Bina Marga Jatim. “Ini harus bisa dibedakan. Anggaran kami dari APBD Provinsi Jatim sangat terbatas, sehingga tak mungkin bisa  menyelesaikan pemeliharaan seluruh jalan di wilayah Jatim,” pungkasnya.(rif)

Related posts

Danlantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto Tinjau Pembangunan Lapangan Tembak Pesapen

kornus

Dapat Bantuan Alat, Pengrajin Tempe Lebih Mudah dan Efesien

kornus

Uang Puluhan Nasabah BRI Kediri Dibobol Maling Skimming

redaksi