Jakarta (KN) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta jajaran Pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengawasi biro perjalanan yang memberikan jasa perjalanan ke kawasan Timur Tengah.Hal tersebut merupakan arahan Mendagri dalam Surat Edaran (SE) No. 080/6498/SJ pada 18 November 2015. Terkait tindak lanjut Rakornas Pemantapan Pilkada Serentak 2015 dan antisipasi dampak aksi terorisme di Indonesia.
“Kepala daerah harus melakukan pengawasan terhadap biro perjalanan yang memberikan jasa perjalanan kepada individu/kelompok masyarakat dengan tujuan Timur Tengah,” kata Tjahjo, Jumat (20/11/2015).
SE Mendagri ini merupakan instruksi lanjutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas Pemantapan Pilkada Kamis (12/11) lalu tentang deteksi dini demi mencegah terjadinya konflik penyelenggaran pilkada serentak. Selain itu, antisipasi dampak terorisme yang terjadi di Paris, Prancis dan narkoba yang telah banyak menimbulkan korban jiwa.
Selain pengawasan pada biro perjalanan, ia juga meminta para kepala daerah memantau keamanan pelaksanaan pilkada seperti ketersedian anggaran, DPT dan distribusi logistik. Diperlukan optimalisasi fungsi Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan.
“Kordinasi antara Pemda, TNI, Polri, BIN, Kemenag dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham melakukan deteksi dini terhadap kelompok yang berafiliasi dengan jaringan terorisme ISIS di Indonesia,” ujar dia.
Mendagri juga ingin adanya pemberdayaan dengan forum kemitraan masyarakat seperti tokoh agama, masyarakat dan adat. Dengan begitu, ada deteksi dan pencegahan dini atas kegiatan masyarakat yang mengarah pada gangguan keamanan. Terakhir, antisipasi peredaran Narkoba degan melakukan kampanye antinarkoba di wilayah masing-masing.
“Arahan dan antisipasi ini harus berlanjut hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” tutup Tjahjo. (red)
Sumber berita :Puspen Kemendagri